GARUT, pewarta.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut menggelar Web Seminar atau Webinar bertajuk Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tahun 2023, yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Kamis (06/04/2023).
Webinar yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana ini, menghadirkan beberapa narasumber yaitu Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, Iryani, dan Perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Ai Setiamah, dimoderatori Yaman Suryaman – Ketua Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB) Jawa Barat, diikuti hampir 250 peserta berasal dari perwakilan SKPD, PKK, Dharma Wanita, dan unsur lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan jika Kabupaten Garut menempati posisi yang tinggi dalam risiko bencana. Sehingga, mau tidak mau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, mempunyai kewajiban untuk memberikan pengetahuan hingga keterampilan psikomotorik kepada masyarakat dalam rangka mengurangi risiko bencana.
POSTBERKAITAN
Bahkan, berdasarkan data dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022, Kabupaten Garut menempati posisi 96 untuk di tingkat nasional dan posisi ke 4 untuk di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
“Kemarin saja sebagai yurisprudensi tahun 2022 kemarin kita ini meliputi 14 kecamatan yang kena bencana, yang kena banjir, longsor, dan seterusnya-seterusnya, yang terakhir menjelang (akhir) tahun 2022 yaitu bulan Oktober-an, ada 2 Kecamatan juga yang mengalami potensi bencana yang cukup besar yakni pergerakan tanah _plus_ juga longsor di situ akibat hidrometeorologi memang yang kami duga juga seperti itu,” ujar Sekda Garut.
Oleh karena itu, imbuh Nurdin, tidak bisa tidak BPBD sebagai stakeholder yang berada di garda terdepan dalam konteks memberikan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar bisa selamat dalam kejadian bencana, harus memberikan satu bentuk _treatment_ hingga pengetahuan psikomotorik kepada masyarakat dalam menanggulangi bencana.
Mengutip arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2023, di mana ia berpesan agar pemerintah daerah dan stakeholder terkait dapat meningkatkan edukasi pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan mengantisipasi potensi bencana.
“Sehingga seirama dan senada dengan apa yang diperintahkan oleh beliau (Presiden Republik Indonesia), (Webinar) inilah barangkali bentuk bukti _real_ implementatif yang kami lakukan,”katanya.
Nurdin Yana menambahkan, segmen yang hari ini yang menjadi sasaran adalah lebih pada keluarga, di mana sebelumnya pihaknya juga sudah melakukan pendekatan kepada beberapa agen tertentu, yang dipandang akan membantu pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi bencana yang terjadi di lingkungan masing-masing.
“Dan hari ini kami menukik pada keluarga, jadi kami ingin keluarga ini, dia mempunyai kapasitas secara akumulatif kemampuan-kemampuan dalam rangka mengurangi resiko bencana tadi,” imbuhnya.
Dengan hadirnya keluarga tangguh bencana atau Katana ini, lanjut Nurdin, minimal Pemkab Garut memiliki _partner_ kerja yang bisa memberikan satu harapan ketika terjadi bencana yang rentang lokasinya cukup jauh.
“(Jadi) kami bisa memiliki partisan pada lingkungan-lingkungan yang kami sentuh hari ini, sehingga mereka minimal bisa menyelamatkan diri masing-masing, syukur kalau konteksnya mereka bisa juga menolong keluarga-keluarga (lain) di lingkungannya, sehingga terjadi minimalisasi korban bencana yang sering kami alami hari ini,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, dalam materi terkait dengan keluarga tangguh bencana, mengungkapkan, jika pada tahun 2022 kemarin ada sekitar 3.542 bencana alam yang terjadi di Indonesia, dengan 823 kejadian di antaranya terjadi di Provinsi Jawa Barat.
Senada dengan apa yang disampaikan Sekda Garut, Pangarso mengungkapkan jika masyarakat Indonesia harus memiliki _awareness_ terhadap bencana sesuai dengan mandat yamg disampaikan oleh Presiden RI dalam Rakornas PB Tahun 2023.
“Tapi bagaimana juga kita harus berikhtiar bersama, tadi disampaikan bahwa kita harus paham resiko, paham ini, tapi paling tidak kita juga harus paham betul dengan kondisi lingkungan yang ada, karena kita masih tidak tahu ada risiko apa di wilayah kita,” tuturnya.
Dalam paparannya juga, Pangarso menjelaskan bahwa lebih dari 53 ribu desa/keluarahan di Indonesia berada di daerah rawan bencana, dengan lebih dari 51 juta keluarga di Indonesia tinggal di daerah yang rawan bencana.
Walaupun bencana ini tidak diketahui kapan akan terjadi, tetapi ia berpesan agar masyarakat selalu siap siaga kapan pun dalam menghadapi bencana.
“Dengan kondisi Kabupaten Garut yang cukup rawan dengan struktur datarannya berbukit sehingga kesiapsiagaan kapan harus kita mulai ya dari dini,” tandasnya.
Penulis : Muhamad Azi Zulhakim
Penyunting : Yanyan Agus Supianto
Foto : Dok. BPBD Kab. Garut
