TASIKMALAYA, pewarta.id – Dalam upaya mempercepat terwujudnya masyarakat desa yang mandiri secara ekonomi dan memiliki akses luas terhadap layanan keuangan formal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tasikmalaya semakin mengintensifkan program literasi dan inklusi keuangan di wilayah Priangan Timur.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Laporan Keuangan dan Analisis Kelayakan Usaha bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Tasikmalaya, yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, pada Kamis (23/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh 140 peserta dari berbagai BUMDes sebagai bagian dari strategi penguatan kemampuan manajerial, agar pengelolaan usaha desa lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sesi literasi keuangan, Kepala Bagian Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah dan Layanan Manajemen Strategis OJK Tasikmalaya, Dendy Juandi, menegaskan bahwa OJK terus mendorong kolaborasi multipihak, termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), serta sektor industri jasa keuangan.
Menurut Dendy, untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya bagi UMKM dan BUMDes yang belum pernah mendapatkan akses pembiayaan, diperlukan pendampingan berkelanjutan berupa pelatihan pencatatan keuangan dan analisis usaha.
“Dengan pencatatan yang rapi, laporan keuangan menjadi kredibel, sehingga proses pengajuan kredit atau pembiayaan menjadi lebih cepat, lebih baik, dan peluangnya lebih besar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program ini tidak berhenti pada pelatihan semata, melainkan dilanjutkan hingga tahap monitoring dan pendampingan proses pembiayaan agar usaha BUMDes dapat berkembang secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Dendy menekankan bahwa pelaksanaan pelatihan ini merupakan awal dari rangkaian panjang program inklusi dan literasi keuangan yang akan menyasar seluruh kebutuhan pengelola BUMDes, mulai dari perbaikan produk, strategi pemasaran, hingga pemantauan perkembangan usaha di tingkat kecamatan.
“Pendampingan ini harus mencakup semua kebutuhan UMKM dan BUMDes, agar mereka mampu naik kelas dan menjadi motor penggerak ekonomi desa,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, dalam sambutannya menekankan pentingnya sistem pelaporan keuangan yang baik sebagai fondasi utama dalam pengelolaan usaha desa. Ia menyatakan bahwa pelaporan yang tertib merupakan cerminan tata kelola yang profesional.
“BUMDes diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peningkatan kapasitas usaha BUMDes, yang diawali dari pencatatan keuangan yang benar, pada akhirnya akan memperkuat pembangunan desa secara keseluruhan,” ujar Asep.
Selain itu, Asep juga menegaskan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan desa. Ia mengingatkan bahwa seluruh pengelola BUMDes wajib bersikap jujur dan profesional dalam menjalankan aktivitas usaha.
“Pengelolaan keuangan harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan akuntabilitas. Hindari segala bentuk tekanan atau intervensi dari pihak luar yang dapat mengganggu independensi manajerial. Dengan tata kelola yang baik dan mandiri, BUMDes akan maju, berkembang, dan menjadi pilar ekonomi yang kuat di tingkat desa,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Azhar Livaldy Setyawiguna, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya, Asep Darisman, Ketua KADIN Kabupaten Tasikmalaya, Cecep D. Abdul Qoyum, serta Ketua BUMDes Kabupaten Tasikmalaya, Tutus Suryadi. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata dukungan lintas sektor terhadap penguatan BUMDes sebagai instrumen ekonomi strategis di tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, OJK Tasikmalaya dan TPAKD Kabupaten Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk terus memperluas literasi dan inklusi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku ekonomi desa.
Pelatihan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat, aman, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah Priangan Timur.