TASIKMALAYA, pewarta.id – Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Dr. Masyhudi, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa hingga kini masih terdapat sekitar 10 persen desa di Indonesia yang tergolong miskin atau tertinggal. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tasikmalaya. Sabtu(25/4/2026).
Menurutnya, desa-desa tersebut masih menghadapi keterbatasan serius, mulai dari akses listrik, internet, hingga air bersih. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Masih ada sekitar 10 persen desa di seluruh Indonesia yang dikategorikan tertinggal. Mereka belum bisa menikmati listrik, internet, bahkan air bersih. Pemerintah terus menginventarisasi dan menyiapkan langkah percepatan agar desa-desa itu segera merasakan pembangunan,” tegas Dr. Masyhudi.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya program strategis Kemendes PDTT seperti Desa Ekspor, Desa Wisata, Duta Desa, BUMDes, dan Koperasi Desa Merah Putih. Program-program tersebut diharapkan mampu mengangkat potensi lokal sekaligus mengurangi angka kemiskinan desa.
Selain itu, ia menyoroti ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan desa. Dengan dukungan Kementerian Pertanian, Indonesia kini menuju swasembada beras dan bahkan mulai mengekspor ke Malaysia.
Dr. Masyhudi menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan dana desa dari APBN, tetapi juga mendorong kolaborasi dengan APBD, swasta, dan pendapatan asli desa (PADes). Ia mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk ASN, TNI, Polri, hingga jurnalis, untuk ikut serta dalam gerakan membangun desa.
“Jangan hanya kota-kota besar yang menikmati pembangunan. Desa-desa pun harus diperhatikan agar seluruh rakyat merasakan kemajuan,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa, sekaligus mengingatkan publik bahwa masih ada jutaan warga desa yang menunggu sentuhan nyata pembangunan.