GARUT, pewarta.id – Pemerintah Kabupaten Garut mulai mematangkan rencana penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini beraktivitas di sepanjang bahu Jalan Pemda. Upaya ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Tarogong Kidul, Selasa (12/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemkab Garut mengungkapkan strategi penataan kawasan perkantoran agar lebih tertib, aman, dan nyaman. Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah merombak tata ruang dengan memundurkan pagar kantor Sekretariat Daerah. Nantinya, area yang terbuka akan dimanfaatkan sebagai lokasi baru bagi para PKL.
Konsep yang diusung tidak sekadar relokasi, melainkan penataan menyeluruh agar kawasan tersebut memiliki wajah baru yang lebih representatif. Area taman yang ada akan dioptimalkan sebagai ruang berdagang yang tertib, sehingga lingkungan perkantoran tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga menjadi ruang publik yang hidup dan terorganisir.
Putri Karlina menekankan bahwa proses penataan ini tetap memperhatikan aspek lingkungan. Ia memastikan tidak akan ada penebangan pohon atau kerusakan ruang hijau dalam proyek tersebut. Menurutnya, taman yang ada justru akan dimaksimalkan fungsinya tanpa menghilangkan peran pentingnya sebagai paru-paru kota.
“Penataan ini bukan berarti menghilangkan ruang hijau, tapi justru mengoptimalkannya agar lebih bermanfaat tanpa merusak ekosistem yang sudah ada,” jelasnya.
Pemerintah daerah menargetkan proyek ini dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026. Meski dikerjakan dengan keterbatasan anggaran dan mengedepankan konsep sederhana, keselamatan dan kenyamanan pedagang menjadi prioritas utama.
Putri mengungkapkan bahwa selama ini keberadaan PKL di bahu jalan cukup berisiko, terutama terhadap potensi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, penataan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan tersebut sebagai pusat kuliner.
“Yang penting kita selamatkan dulu para pedagang, supaya tidak berjualan di area yang rawan. Selain itu, kita juga ingin menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata kuliner yang menarik bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, ia berharap kebijakan ini dapat menghadirkan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dengan penataan yang lebih rapi dan lokasi yang lebih aman, aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu arus lalu lintas.
Menurutnya, keberhasilan program ini akan berdampak langsung pada kelancaran kendaraan, kenyamanan pengguna jalan, serta pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih sehat dan tertata.
“Kalau semuanya tertib, bahu jalan tidak terganggu, masyarakat nyaman, dan pedagang tetap bisa berjualan. Harapannya, semua pihak merasa diuntungkan,” pungkasnya.(Slamet Timur).