BANJAR, Pewarta.id — Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Rejasari (F-MPR) mendatangi Kantor Desa Rejasari untuk menyuarakan protes keras terhadap kinerja dua perangkat desa yang dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Rabu (29/04/2026).
Massa yang datang dengan tertib namun penuh tekad itu menuntut pemberhentian Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra). Keduanya diduga telah mangkir dari tugas selama kurang lebih dua bulan, namun tetap menerima gaji dari kas desa. Kondisi ini dinilai warga sebagai bentuk ketidakadilan yang sudah kelewat batas dan tidak bisa ditoleransi lebih lama lagi.
Buhe, yang tampil sebagai perwakilan warga dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa tuntutan masyarakat sudah sangat jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi.
“Aspirasi kami jelas, meminta pemberhentian Sekdes dan Kaur Kesra. Mereka sudah dua bulan tidak bekerja, tapi tetap digaji. Masyarakat sudah sangat muak dan jengkel,” tegasnya di hadapan massa.
Kekecewaan serupa juga diungkapkan oleh Ade, warga asal Sinargalih. Ia menyoroti lambatnya respons pemerintah desa dalam menanggapi tuntutan masyarakat yang sudah bergulir sejak beberapa waktu lalu. Menurut Ade, jawaban dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang meminta waktu tambahan untuk menggelar musyawarah luar biasa justru semakin memperlihatkan betapa panjangnya birokrasi yang harus dilalui warga hanya untuk mendapat kepastian.
“Tadi dari anggota BPD menyampaikan perlu waktu untuk melaksanakan musyawarah luar biasa. Tapi menurut kami, waktu 14 hari itu sudah cukup untuk mengambil keputusan. Masyarakat berharap hari ini ada kejelasan,” ujarnya dengan nada tegas.
Ade juga menegaskan bahwa warga tidak menginginkan proses yang berlarut-larut tanpa kepastian. Ia memperingatkan bahwa kelambanan pemerintah desa dalam mengambil keputusan justru berpotensi memperburuk kondisi pelayanan publik di desa tersebut.
“Sekarang meminta lagi untuk musyawarah luar biasa, kami tegaskan hari ini harus ada keputusan. Jangan sampai ulah dua perangkat malah membuat kinerja Pemdes jadi tidak sehat dan jangan bertele-tele,” ujarnya.
Tak hanya warga biasa, suara kritis juga datang dari Rendy, mantan anggota BPD dari Rancabulus. Ia mengaku kecewa dengan kondisi pemerintahan desa yang dinilainya sudah jauh dari standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Rendy pun mengajak seluruh warga yang hadir untuk memperkuat tuntutan mereka dengan menandatangani petisi yang telah disiapkan di lokasi aksi.
“Kami persilakan seluruh warga untuk menandatangani petisi sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan ini,” katanya.
Rendy juga menekankan bahwa kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Menurutnya, membiarkan aparat yang tidak bekerja tetap menerima gaji adalah preseden buruk yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah desa secara keseluruhan.
“Kalau tidak ada perubahan, kondisi akan terus seperti ini. Aparat tidak bekerja, tapi tetap digaji. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.
Aksi yang berlangsung pada Rabu (29/04/2026) itu berjalan tertib meski diwarnai ketegangan antara warga dan pihak pemerintah desa. Masyarakat berharap agar pemerintah desa segera mengambil langkah nyata dan tegas, tidak sekadar berjanji menggelar rapat atau musyawarah yang belum tentu menghasilkan keputusan konkret.
Warga menegaskan, kepercayaan publik terhadap pemerintah desa sudah berada di titik kritis. Tanpa keputusan yang jelas dan cepat, aksi serupa bahkan yang lebih besar tidak menutup kemungkinan akan kembali terjadi.