CIAMIS,PEWARTA.id- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Ciamis angkat bicara terkait lemahnya pengelolaan keuangan daerah yang kini jadi sorotan publik, terutama dalam hal dana hibah dan defisit anggaran besar.
Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI, M. Fauzan Adhim, mengkritisi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap adanya ketidaktepatan verifikasi dokumen serta ketidaksesuaian data yang dilakukan Tim Verifikator SKPD.
“Situasi ini bisa menimbulkan risiko penyalahgunaan dana masyarakat,” ujar Fauzan.
HMI mendesak penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan BPK dengan penyelidikan menyeluruh agar mencegah penyimpangan lebih lanjut.
Organisasi ini juga menekankan penerapan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 118 Tahun 2021 sebagai panduan teknis pengelolaan dana hibah demi akuntabilitas dan transparansi anggaran.
Tidak hanya dana hibah, HMI juga menyoroti defisit anggaran 2024 yang mencapai Rp 200 miliar.
Fauzan mengatakan, ‘Defisit ini menggambarkan kurangnya keseimbangan dalam perencanaan anggaran daerah.’ HMI mendukung instruksi Pj Gubernur Jawa Barat agar Pj Bupati Ciamis lebih selektif dalam prioritas program serta fokus pada efisiensi anggaran.
HMI juga memberikan apresiasi atas komitmen Pj Bupati Budi Waluya untuk memberantas korupsi melalui penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Kami mendukung setiap langkah menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” kata Fauzan.
Kemudian dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga mahasiswa untuk memastikan langkah yang diambil efektif.
“HMI berkomitmen untuk menjadi kontrol sosial demi menjaga transparansi, integritas, dan memastikan anggaran serta upaya pencegahan korupsi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Ciamis,” pungkasnya.