Senin, 19 Oktober 2026
Jawa Barat

Alergi Terhadap Wartawan Sebut Oknum Pejabat Disnakertrans Karawang , Askun: Jijik Melihat Pejabat Seperti Itu

Karawang Jabar, – Pelarangan merekam oleh oknum pejabat terhadap insam pers mendapat sorotan oleh pengacara kondang Karawang Asep Agustian, SH, MH. atau biasa dipanggil sapaan akrabnya kanda Askun.

Perekaman disaat konfirmasi maupun wawancara merupakan aspek terpenting dalam wawancara untuk memperkuat berita. Hak wartawan untuk mendapatkan informasi dilindungi Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kepada seluruh pejabat jangan alergi terkait konfirmasi atau memberi tanggapan kepada insan pers atau wartawan, selagi itu terkait konsumsi publik. Sedangkan profesi sebagai wartawan sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999,” Ucap Askun saat ditemui dikantornya di Komplek Ruko Galuh Mas-Karawang. Rabu, 08 Agustus 2021.

Terkait salah seorang kabid di Disnakertrans Kab. Karawang yang tidak mau direkam saat wawancara, “kenapa takut, ada apa ini atau ada yang ditutupi? kalau memang tidak mau menjawab tinggal bilang saja lain kali ya atau saya belum bisa komentar kan bisa seperti itu. Kenapa harus mesti ditutupi? ini kan terkait konsumsi publik,” herannya.

Askun juga menyarankan untuk memberikan hak sanggah, “Kalau sudah menjadi berita, kan disitu ada hak sanggah, silahkan beri hak sanggah tersebut. Kalau dibiarkan seperti ini akan menjadi preseden yang tidak baik, kenapa begitu? karena kalau dibiarkan akan mengundang kecurigaan, ada apa ini?” tutur Askun.

“Wartawan tersebut kan tidak menyerang pribadi, inikan bersifat kedinasan untuk dikonfirmasi. Wartawan tersebut kan mencari transparansi informasi agar publik mengetahui terkait pemagangan dibidangnya. Kalo wartawan tersebut menyerang pribadi, kan lain lagi ceritanya,” jelas Askun.

Askun juga menambahkan “jangan sampai ada oknum pejabat seperti itu baik Kasi, Kabid maupun kadis. Kalau seorang pejabat tidak bisa menjawab terkait pekerjaan, tugas dan fungsinya sebagai pimpinan, ya sudah, tidak usah jadi pemimpin. Pejabat tersebut bekerja kan untuk kepentingan rakyat karena mereka berada dilembaga pemerintahan. Saya tidak suka pejabat-pejabat seperti itu, jijik melihat oknum-oknum pejabat seperti itu,” tutupnya. (**)

DST

Penulis di Pewarta ID.

Tulis komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terus membaca

Berita Selanjutnya

Jawa Barat

Menembus Blank Spot, Menjaga Saluran Komunikasi: Babak Baru RAPI Kabupaten Tasikmalaya di Bawah Kepemimpinan Ruri Suwandri

SINGAPARNA, pewarta.id  — Di tengah kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya yang luas dan berbukit, layanan sinyal seluler belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah. Di…

DST · 2 hari lalu
Jawa Barat

Terungkap Dugaan Modus “Pengantin Pesanan”, Anak di Bawah Umur Ditemukan di Apartemen PIK 2, Polisi Dalami Dugaan Eksploitasi

TASIKMALAYA, pewarta.id – Dugaan tindak pidana terhadap anak dengan modus “pengantin pesanan” terungkap setelah seorang anak di bawah umur yang sebelumnya dilaporkan…

DST · 4 hari lalu
Jawa Barat

300 Ton Sampah Masuk Setiap Hari, Pemkab Garut Siapkan Tambahan Anggaran TPA Pasir Bajing

GARUT, pewarta.id – Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan setelah kebakaran melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasir Bajing. Di…

DST · 4 hari lalu
Jawa Barat

Sambut KDM, Warga Sukamukti Pamarican Berharap Bantuan Rumah Layak Huni dan Perbaikan Jalan Berlanjut

CIAMIS, pewarta.id – Kedatangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, menjadi harapan tersendiri bagi masyarakat Desa Sukamukti, Kecamatan…

DST · 4 hari lalu
Jawa Barat

Tembus 1 Juta Liter Lebih, BPBD Bandung Barat Salurkan Air Bersih bagi 59 Ribu Jiwa Terdampak Kemarau

BANDUNG BARAT, pewarta.id  — Dampak musim kemarau panjang terus meluas dan memperparah krisis air bersih di Kabupaten Bandung Barat. Hingga pertengahan Oktober…

DST · 5 hari lalu
Memuat berita selanjutnya…