BANDUNG, pewarta.id — Lembaran baru dicetak dalam tata kelola dan evaluasi edukasi publik penyiaran nasional. Untuk pertama kalinya sejak program literasi dicanangkan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bekerja sama dengan KPID Jawa Barat menggelar evaluasi pasca-kegiatan (post-evaluation) guna mengukur dampak riil serta daya serap edukasi media di tingkat masyarakat.
Forum diskusi strategis bertajuk “Literasi Media, Instrumen Penetrasi Program Berkualitas Lembaga Penyiaran” tersebut berlangsung di Aula KPID Jawa Barat, Jalan Malabar, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan ini dihimpun dari partisipasi perwakilan lembaga penyiaran se-Jawa Barat, kalangan akademisi, serta organisasi kepemudaan. Bobot pembahasan makin tajam melalui sinergi pandangan lintas sektor yang dihadiri Anggota Komisi I DPR RI Soleh (Keynote Speaker), Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat Fuji Samanta, Ketua Prodi Jurnalistik Unpad Dr. Gumgum Gumilar, serta Praktisi Penyiaran Jawa Barat Ganang Partho W. Kakiyat.
Menepis Paradigma “Gugur Kewajiban”
Komisioner Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Aliyah, menekankan bahwa langkah evaluasi ini teramat krusial. Kehadirannya memastikan penyerapan alokasi anggaran dan pelaksanaan agenda edukasi publik tidak lagi sekadar menjadi seremoni birokrasi tanpa hasil.
“Evaluasi ini baru pertama kali diadakan sejak program literasi media digulirkan. Mengapa ini penting? Kami tidak ingin program ini sia-sia tanpa memberi kemanfaatan nyata bagi publik. Plus-minusnya harus dipetakan. Jangan sampai kegiatannya banyak, tetapi dampaknya nol,” tegas Aliyah.
Ia menambahkan, derasnya gempuran disinformasi di media sosial yang berkelindan dengan penurunan minat baca masyarakat menuntut formulasi literasi yang jauh lebih presisi. Ke depan, KPI siap mengadopsi skema pengujian awal dan akhir (pre-test dan post-test) guna mengukur kenaikan pemahaman kritis peserta secara terukur.
Literasi Berbasis Riset bagi 51,9 Juta Warga Jabar
Menjawab kompleksitas demografi publik, Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si., menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis data (data-driven) dalam merancang metode literasi, terutama di wilayah berpopulasi besar seperti Jawa Barat yang menampung lebih dari 51,9 juta jiwa.
“Literasi tidak bisa lagi dijalankan secara serampangan. Pendekatannya harus berbasis riset (by research) agar menemukan metode dan tematik yang tepat sasaran. Contohnya, teknik penyampaian bertema kisah (storytelling) yang menyasar Generasi Alfa dan kaum ibu, sembari mengomparasikan efektivitas media siar resmi dibanding media berbasis internet,” jelas Adiyana.
Adiyana pun mengingatkan bahwa keterlibatan aktif warga merupakan amanat konstitusi penyiaran yang tak bisa ditawar.
“Ini mandat regulasi, khususnya Pasal 52 Undang-Undang Penyiaran, yang mewajibkan kita mendorong partisipasi publik. Frekuensi radio dan televisi adalah domain publik yang wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, kanal aduan dan laporan masyarakat harus dibuka seluas-luasnya,” tambahnya.
Sinergi Lintas Sektor: Mengubah Wacana Menjadi Aksi
Dari kacamata peserta, Koordinator Departemen Budaya dan Olahraga PW IPPNU Jawa Barat, Cucu Umi Nur Faridah, memberikan apresiasi atas keterbukaan KPI dalam menguji efektivitas programnya sendiri melalui dialog tiga pilar: regulator, akademisi, dan praktisi penyiaran.
“Forum evaluasi ini sangat berbobot karena mempertemukan tiga sudut pandang berbeda. Kita disadarkan bahwa literasi media bukan cuma tentang bagaimana media mengemas warta, melainkan bagaimana masyarakat menyaring informasi tersebut secara kritis,” kata Cucu.
Menurutnya, keberlanjutan ekosistem informasi yang sehat sangat bergantung pada ketajaman nalar publik dalam menguji setiap fakta di tengah lautan disinformasi.
“Kuncinya terletak pada kolaborasi. Media yang sehat membutuhkan pemirsa yang kritis dan cerdas memilih data. Harapan kami, rumusan dari diskusi ini tidak berhenti di atas kertas, melainkan mewujud dalam aksi nyata di lapangan,” pungkas Cucu.
Melalui evaluasi berkala dan penguatan jaringan kerja lintas lembaga, KPI optimistis dapat mewujudkan ruang siar nasional yang tak sekadar menghibur, namun juga sehat, berbobot, serta konsisten mengasah daya kritis bangsa. (GPWK)
