Bandung__ Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2023 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki, dimana TPAK laki-laki sebesar 83% dan perempuan hanya sebesar 54%. Meskipun perempuan semakin banyak mengakses pendidikan tinggi dan memiliki keterampilan yang relevan, namun perempuan masih menghadapi kesulitan dalam memasuki sektor kerja formal tertentu dan mencapai posisi kepemimpinan. Beberapa hambatan yang masih dihadapi oleh perempuan dalam memasuki dunia kerja antara lain adalah diskriminasi gender yang merugikan dalam proses rekrutmen dan pemilihan, serta gap gaji yang persisten dan cenderung lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Untuk meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam angkatan kerja, Pemerintah telah mengembangkan berbagai strategi dan kebijakan, diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi perempuan. Melalui pendidikan kejuruan bagi perempuan.
Pada hari Selasa, 21 November 2023 Kemen PPPA RI berkolaborasi dengan Ministry of Gender Equality and Family (MoGEF) Republik Korea menyelenggarakan Expert Forum on Vocational Education Linkage on Employment, dengan tema “Menghubungkan Pelatihan Kejuruan Perempuan dengan Ketenagakerjaan”. Yang bertempat di Hotel Aryaduta Bandung. Kegiatan ini merupakan sebuah wadah diskusi bagi Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah dengan organisasi masyarakat, dunia industri, serta unit pendidikan kejuruan, untuk menyusun rekomendasi dan membangun strategi dalam peningkatan peran pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi perempuan dan bagaimana menghubungkannya dengan pasar tenaga kerja.
Dalam sambutannya Lenny N. Rosalin selaku Deputi Bidang Kesetaraan Gender, KemenPPPA, mengatakan “Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dan masyarakat luas menjadi kunci dalam menciptakan kesetaraan gender dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Maka, dalam kesempatan yang sangat baik ini, KemenPPPA juga memohon dukungan dari seluruh pihak yang hadir untuk bersama-sama, bergandeng tangan, menyatukan pendapat agar tersusunnya informasi dasar untuk pengembangan policy brief dan rekomendasi kepada pemerintah terkait strategi menghubungkan pendidikan vokasi bagi perempuan dengan pasar tenaga kerja” ungkapnya.
Selain itu, acara yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan di Jawa Barat ini, menghadirkan beberapa narasumber yang berasal dari Women’s Job Center Gyeonggi Province Korea Selatan, Kemendikbudristek RI, BPSDMI Kemenperin RI, Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, Dinas Pendidikan Jawa Barat, DP3AKB Jawa Barat, BLKM Jawa Barat, serta melibatkan Ketua Kadin Jawa Barat dan Akademisi yang berasal dari Universitas Parahyangan, dengan memberikan pembekalan strategi dan peluang, serta beberapa kebijakan yang mendukung kesempatan dan peran perempuan dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pengembangan model sekolah perempuan Sekoper Cinta Jawa Barat, agar semakin memberikan manfaat positif bagi perempuan di Jawa Barat.
Adapun dalam diskusi ini, telah teridentifikasi beberapa masalah yang dihadapi perempuan dalam dunia kerja, diantaranya adalah: 1) Stereotype Labelling-persepsi perempuan memiliki kemampuan kerja lebih rendah, mengakibatkan tidak semua bidang kerja dapat dilakukan oleh perempuan; 2) Diskriminatif Gender dalam berbagai peluang kerja masih terjadi; 3) Perempuan identik dengan pekerjaan terkait kuliner, menjahit, administrative, dan Kesehatan, serta bidang yang terkait soft less intensive jobs; 4) Lebih kecil level partisipasi perempuan yang ada pada berbagai jenis pendidikan pelatihan vokasi seperti pada area logam, mesin, elektronika, dan otomotif; serta 5) Rendahnya akses perempuan terhadap teknologi.
Lenny menambahkan ”Keterlibatan semua pihak yang terkait, setidaknya memberikan beberapa harapan dan output yang dihasilkan diantaranya teridentifikasinya peluang dan tantangan yang dihadapi setiap pihak dalam pengembangan model pendidikan vokasi bagi perempuan serta link and match dengan pasar tenaga kerja serta tersusunnya informasi dasar untuk pengembangan policy brief dan rekomendasi kepada pemerintah terkait strategi menghubungkan pendidikan vokasi bagi perempuan dengan pasar tenaga kerja” pungkasnya.
Acara ini ditutup dengan kesimpulan bahwa strategi pengembangan sekolah kejuruan perempuan perlu disesuaikan dengan komoditi potensial di wilayah tersebut. Dengan mengembangkan pelatihan keterampilan yang spesifik sesuai dengan tuntutan industri lokal, dapat berkontribusi pada nilai tambah dalam rantai produksi komoditi tersebut. Selain keterampilan teknis, berikan perhatian khusus pada pengembangan keterampilan soft skills seperti kemampuan komunikasi, kerja tim, dan kepemimpinan yang dapat meningkatkan daya saing perempuan di pasar kerja.(KZ)
