Jakarta,Pewarta.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam penyidikan dugaan kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI tahun 2019.
Penahanan ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi bahwa Hasto turut berperan dalam upaya meloloskan Harun Masiku ke parlemen melalui jalur tidak sah.
Hasto diduga terlibat dalam skema penyuapan kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.
Selain itu, ia juga disebut berperan dalam mengarahkan Harun Masiku untuk menghindari penyidikan serta menghilangkan barang bukti terkait kasus tersebut. Hingga saat ini, Harun Masiku masih berstatus buron sejak 2020 dan belum ditemukan.
Respons PDI-P terhadap Penahanan Hasto Kristiyanto
PDI Perjuangan menanggapi penahanan ini dengan menyatakan bahwa langkah KPK memiliki muatan politis. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDI Perjuangan, Ronny Berty Talapessy, menilai penahanan Hasto dilakukan secara tergesa-gesa meskipun proses praperadilan sedang berjalan.
Pihaknya berencana untuk mengajukan keberatan hukum atas langkah KPK ini.
Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai langkah KPK sudah tepat dan meminta agar penyelidikan terus berlanjut hingga mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
ICW mendesak agar tidak hanya Hasto yang diproses hukum, tetapi juga semua aktor lain yang berperan dalam skandal ini.
PDI-P Keluarkan Surat Edaran Imbas Penahanan Hasto Kristiyanto
Di tengah penahanan Hasto, PDI Perjuangan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kadernya. Dalam surat tersebut, partai menginstruksikan para kader untuk tidak mengikuti kegiatan retret atau pertemuan yang diselenggarakan oleh pihak lain tanpa koordinasi dengan internal partai.
Kebijakan ini dianggap sebagai langkah untuk menjaga soliditas dan disiplin kader di tengah situasi politik yang berkembang.
PDI-P menegaskan bahwa seluruh anggota partai harus tetap patuh pada arahan pimpinan dan tidak terpengaruh oleh agenda di luar garis kebijakan partai.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, juga telah mengingatkan para kader, khususnya yang menjabat sebagai anggota legislatif, untuk tetap loyal pada kebijakan partai.
Ia menegaskan bahwa mereka yang tidak mengikuti arahan partai lebih baik mengundurkan diri.
Dampak Kasus Hasto Kristiyanto
Kasus dugaan suap yang menyeret nama Hasto ini bermula dari upaya meloloskan Harun Masiku ke DPR RI melalui skema PAW.
Meskipun beberapa pihak telah dijatuhi hukuman dalam kasus ini, keberadaan Harun Masiku hingga kini masih menjadi misteri.
Penahanan Hasto semakin menambah daftar kader PDI Perjuangan yang terseret dalam kasus hukum. Sebelumnya, partai ini juga telah mengambil langkah tegas dengan memecat sejumlah kader yang dianggap melanggar disiplin, termasuk mereka yang maju di Pilkada 2024 melalui partai lain.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, PDI Perjuangan terus berusaha menjaga soliditas partai.
Namun, dampak politik dari kasus ini masih akan menjadi sorotan, terutama menjelang dinamika politik yang semakin memanas.