Tasikmalaya, pewarta.id — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik datang dari Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tasikmalaya (GMKT) melalui ketuanya, M. Rizky Firmansyah. Ia menilai berbagai masalah yang muncul bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi sudah mengarah pada dugaan pelanggaran yang layak dibawa ke ranah hukum.
Rizky mengungkapkan, pihaknya menerima banyak laporan dari sekolah-sekolah terkait pelaksanaan MBG. Dari hasil penelusuran awal, GMKT menemukan sejumlah persoalan yang dinilai cukup serius dan berpotensi merugikan peserta didik maupun sekolah.
Masalah yang paling menonjol adalah ketidaktepatan waktu distribusi makanan. Menurut laporan, kiriman makanan sering tiba saat jam pelajaran berlangsung, bukan pada waktu istirahat. Kondisi ini dinilai mengganggu proses belajar-mengajar dan membuat suasana kelas tidak kondusif.
Tidak hanya mengacaukan jadwal belajar, guru pun ikut terdampak. Mereka harus turun tangan membantu membawa paket makanan dari kendaraan distribusi ke ruang kelas. “Tugas guru sudah penuh. Tidak seharusnya mereka dibebani pekerjaan tambahan seperti ini,” tegas Rizky.
Persoalan kualitas dan porsi menu juga menjadi sorotan. Sejumlah guru dan orang tua mengeluhkan bahwa makanan yang diberikan terkesan seadanya, tidak variatif, dan diyakini tidak sebanding dengan anggaran MBG yang cukup besar.
“Jika menu tidak sesuai standar anggaran, itu sudah masuk ranah dugaan penyimpangan. APH harus turun dan memeriksa,” ujar Rizky.
GMKT juga menerima laporan distribusi yang datang sangat terlambat, bahkan menjelang pukul 15.00. Di banyak sekolah, siswa sudah pulang saat makanan tiba, sehingga jatah makanan terbuang tanpa tersalurkan. Selain itu, rasa yang dianggap kurang lezat membuat sebagian siswa enggan menghabiskan makanan, memicu penumpukan sisa dan pemborosan anggaran.
Melihat banyaknya kendala yang muncul, GMKT menilai pemerintah daerah dan penyelenggara program perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh. Rizky menyebut pihaknya tengah menyiapkan bukti-bukti berdasarkan laporan lapangan untuk diajukan kepada aparat penegak hukum.
“Kami mendukung tujuan baik program ini untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Tapi jangan sampai program ini hanya formalitas. Harus tepat sasaran dan sesuai aturan,” ucapnya.
Rizky menutup dengan desakan kepada APH agar tidak diam menghadapi potensi penyimpangan. “Kalau ada indikasi pelanggaran, segera tindak. Ini menyangkut hak anak-anak dan penggunaan uang negara,” tegasnya.