PANGANDARAN, pewarta.id — Kebijakan penataan parkir yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran di kawasan wisata Pantai Pangandaran menuai penolakan dari para pedagang. Alih-alih membawa ketertiban, aturan tersebut justru memicu keresahan karena dinilai mengancam pendapatan pelaku usaha kecil.
Ketegangan mencuat saat Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, turun langsung menemui pedagang dan pelaku wisata di kawasan tepi pantai, Selasa, 17 Februari 2026. Dialog terbuka yang digelar di pinggir jalan itu berubah menjadi ajang penyampaian keluhan, bahkan protes keras dari warga yang merasa dirugikan oleh kebijakan parkir terpusat.
Salah seorang pedagang mengungkapkan kekhawatirannya lantang. Ia menilai jarak parkir yang semakin jauh membuat wisatawan enggan singgah di lapak-lapak kecil. “Kalau parkirnya jauh, wisatawan malas jalan. Padahal kami hidup dari pembeli yang mampir spontan,” ujarnya dengan nada tinggi.
Keluhan tersebut muncul seiring diberlakukannya uji coba penataan parkir yang mengarahkan kendaraan wisatawan ke sejumlah titik tertentu. Lokasi parkir yang tak lagi berada di depan deretan kios dinilai memutus alur transaksi spontan yang selama ini menjadi tumpuan pedagang kecil.
Para pelaku usaha menyebut, karakter wisatawan Pantai Pangandaran cenderung menginginkan kemudahan. Mereka terbiasa parkir dekat, turun dari kendaraan, membeli makanan atau cenderamata, lalu melanjutkan aktivitas wisata. Ketika akses itu menjadi lebih jauh, pedagang khawatir minat belanja wisatawan ikut menurun.
“Pemerintah jangan hanya melihat kemacetan dan pungli. Kami ini rakyat kecil. Kalau sehari saja tidak laku, dapur bisa tidak ngebul,” kata pedagang lainnya, diamini rekan-rekannya.
Pedagang menilai kebijakan tersebut terlalu menitikberatkan pada pengaturan lalu lintas, tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi di tingkat bawah. Pedagang kaki lima, penyewa tikar, penjual kelapa muda, hingga pemilik warung kecil mengaku menjadi kelompok pertama yang merasakan imbasnya.
Sejumlah pedagang pun mendesak agar sistem parkir dievaluasi. Jika tetap dipusatkan, mereka meminta solusi nyata, seperti penyediaan shuttle, jalur pejalan kaki yang nyaman, atau pengaturan arus wisatawan agar tetap melintasi area perdagangan.
“Kalau memang mau ditata, silakan. Tapi jangan sampai akses pembeli ke tempat kami tertutup. Kami jangan jadi korban,” ujar salah satu perwakilan warga.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan bahwa kebijakan penataan parkir dilakukan untuk mengatasi persoalan krusial di kawasan wisata, terutama praktik pungutan liar yang selama ini mencoreng citra pariwisata daerah.
“Masalah paling krusial adalah pungli. Dengan parkir terpusat, ruang gerak oknum yang memanfaatkan parkir liar bisa dipersempit,” tegas Citra di hadapan pedagang dan pelaku wisata.
Menurutnya, sistem parkir yang tidak tertata selama ini membuka peluang terjadinya pungutan ilegal terhadap wisatawan. Dengan pengelolaan yang lebih terpusat, pengawasan diharapkan dapat dilakukan lebih efektif oleh pemerintah dan aparat terkait.
Namun, bagi pedagang, persoalan di lapangan tak sesederhana itu. Mereka mengakui pemberantasan pungli memang penting, tetapi jangan sampai kebijakan yang diambil justru mematikan usaha kecil yang selama ini menopang perekonomian masyarakat pesisir.
Beberapa pedagang mengaku sudah mulai merasakan penurunan jumlah pembeli sejak uji coba penataan parkir diberlakukan. Meski belum didukung data resmi, kekhawatiran terhadap turunnya pendapatan harian menjadi isu utama dalam dialog tersebut.
“Kami tidak menolak penataan. Kami hanya ingin kebijakan yang adil. Jangan sampai wisatawan dibuat nyaman, tapi pedagang justru sengsara,” kata seorang ibu penjual makanan ringan.
Citra memastikan kebijakan parkir tersebut masih bersifat uji coba dan terbuka untuk dievaluasi. Ia berjanji akan melakukan kajian lanjutan guna menemukan solusi yang tidak merugikan pedagang, sekaligus memperbaiki tata kelola kawasan wisata.
“Kebijakan ini akan terus kami kaji. Kami ingin solusi terbaik, pedagang tidak dirugikan, dan pengelolaan wisata tetap tertata,” ujarnya.
Meski demikian, para pedagang berharap evaluasi tidak berhenti pada wacana. Mereka meminta pemerintah benar-benar melihat kondisi transaksi harian di lapangan, bukan sekadar berpatokan pada laporan administratif.
Pantai Pangandaran selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Ribuan keluarga menggantungkan hidup dari ramainya kunjungan wisatawan, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Setiap perubahan kebijakan di kawasan tersebut pun berdampak langsung pada penghasilan warga.
Harapan pedagang pun sederhana: penataan tetap berjalan, tetapi tidak memutus sumber rezeki. Mereka ingin dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.(abah-Khoang)
