Kota Banjar, Pewarta.id – Selama tiga hari pelaksanaan operasi gabungan, lebih dari seribu kendaraan diberhentikan petugas pajak dan kepolisian di Kota Banjar.
Tak hanya menertibkan, kegiatan ini juga jadi momen untuk mengedukasi warga soal pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.
Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Banjar menggelar operasi gabungan bersama kepolisian yang berlangsung dari Rabu–Jumat, 6–8 Agustus 2025, di tiga lokasi: Parungsari, Simpang Empat Djarum, dan Jalan Dobo Langensari.
“Bukan cuma soal penindakan, kami ingin masyarakat makin sadar bahwa pajak itu kembali lagi untuk pembangunan daerah,” kata Kepala P3DW Kota Banjar, Benny Suranata, Jumat (8/8/2025).
Selama operasi, petugas menghentikan 1.302 kendaraan, terdiri dari 1.046 sepeda motor dan 256 mobil.
Hasilnya, 48 pemilik kendaraan menyatakan siap melunasi tunggakan, sementara 65 kendaraan langsung melakukan pembayaran di tempat.
Dari pembayaran langsung itu, P3DW Kota Banjar mencatat pemasukan lebih dari Rp40 juta, dengan rincian:
- Sepeda motor (R2)
- PKB: Rp7.501.700
- Opsen PKB: Rp5.019.100
- Denda: Rp0
- Mobil (R4)
- PKB: Rp16.594.000
- Opsen PKB: Rp10.952.800
- Denda: Rp0
Di luar itu, petugas kepolisian juga menilang 45 pengendara yang tidak membawa STNK dan 8 orang yang kedapatan tidak memiliki SIM.
Tidak ada kendaraan yang diamankan sebagai barang bukti.
Sasar Warga Tunggak Pajak, Sambil Kampanyekan Pemutihan
Selain operasi di jalan, petugas juga menyosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan.
Lewat program ini, masyarakat yang menunggak pajak bisa membayar tanpa dikenai denda.
“Kami berharap pendekatan edukatif seperti ini bisa meningkatkan kepatuhan tanpa harus menakuti. Ini demi keadilan fiskal, supaya semua ikut berkontribusi,” ujar Benny.
Ia menambahkan, penerimaan pajak kendaraan punya andil besar dalam pendanaan pembangunan di Kota Banjar.
Pajak yang dibayar masyarakat akan kembali dalam bentuk layanan, mulai dari jalan yang lebih baik hingga program pendidikan dan kesehatan.
“Makin banyak yang taat pajak, makin cepat pembangunan daerah bergerak,” kata Benny.***