Ciamis, Pewarta.id – Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama sejumlah pihak terkait menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti bencana alam tanah longsor yang terjadi di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, pada Kamis, 8 Mei 2025 lalu.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada Rabu (16/7/2025) pukul 09.00 WIB di Kantor Stasiun Ciamis. Hadir dalam rapat ini perwakilan dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ciamis, serta unsur pemerintah desa dan kecamatan setempat.
Dalam rapat tersebut, PT KAI menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan perbaikan dan pembangunan saluran drainase sepanjang 150 meter di sekitar lokasi longsor. Ke depan, perusahaan pelat merah itu berencana memperpanjang pembangunan drainase hingga 850 meter, mengarah ke Sungai Citanduy.
Namun, PT KAI menyatakan perlunya dukungan administratif berupa Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai penetapan status bencana banjir, tanah longsor, dan hidrometeorologi, guna mendukung kelanjutan pengerjaan tersebut secara legal dan terstruktur.
Dukungan Hunian Korban Longsor
Masih dalam rapat yang sama, PT KAI juga membuka peluang untuk membantu perbaikan atau pembangunan rumah korban terdampak melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, untuk mewujudkannya, Pemerintah Kabupaten Ciamis diharapkan segera menyusun dan mengajukan proposal resmi kepada pihak PT KAI sebagai dasar pertimbangan penyaluran bantuan.
Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT)
Sementara itu, terkait usulan pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) di lahan milik warga yang terdampak, pemerintah desa diharapkan dapat mengambil peran aktif. BPBD merekomendasikan agar pembangunan TPT dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangkamulyan dengan memanfaatkan Bantuan Keuangan Dana Desa, selama lahan yang terdampak benar-benar merupakan milik warga.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, S.T, M.Si., menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor seperti ini penting untuk memastikan langkah penanganan pascabencana dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak-pihak terkait seperti PT KAI dalam upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana. Semoga segala rencana yang telah dibahas bisa segera terealisasi demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
Rapat ini menjadi tonggak penting dalam upaya bersama membangun kembali kawasan terdampak bencana agar lebih tangguh terhadap risiko longsor di masa depan.