CIAMIS, Pewarta.id – Di tengah antusiasme masyarakat menyambut program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah isu miring kini mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan tajam di wilayah Kabupaten Ciamis. Praktik ilegal yang dikenal dengan istilah “jual beli titik dapur” diduga marak terjadi, menyeret sejumlah oknum yang memanfaatkan celah informasi untuk mengeruk keuntungan pribadi. Fenomena ini tidak hanya mencoreng integritas program pemerintah, tetapi juga meninggalkan luka finansial yang dalam bagi para korbannya.
Munculnya Fenomena “Jual Beli Titik”
Istilah “jual beli titik dapur” mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan calon mitra penyedia makanan. Modusnya tergolong rapi; oknum-oknum tertentu menjanjikan alokasi kuota dapur fiktif dengan dalih memiliki akses khusus atau kedekatan dengan “orang dalam” di tingkat pusat maupun daerah. Janji manis ini seringkali dibalut dengan presentasi yang meyakinkan, membuat warga yang berminat menjadi mitra program tergoda untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai syarat “pengamanan” lokasi.
Namun, alih-alih mendapatkan kontrak kerja sama yang legal, banyak warga justru terjerat dalam skema penipuan yang merugikan. Masalah ini kini mulai terurai setelah sejumlah pihak mulai berani bersuara mengenai kerugian yang mereka alami.
Sorotan Keras dari LPAP Kabupaten Ciamis
Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPAP) Kabupaten Ciamis menjadi salah satu organisasi yang paling lantang menyuarakan kegelisahan ini. Menurut mereka, dampak dari praktik lancung ini bersifat sistemik dan menghancurkan harapan banyak pengusaha lokal maupun masyarakat kecil yang ingin berkontribusi dalam program gizi nasional.
Ketua LPAP Kabupaten Ciamis, Agus Budiman, menegaskan bahwa kerugian yang diderita oleh masyarakat bukan sekadar angka di atas kertas. Ia menyoroti bagaimana para korban kehilangan modal dalam jumlah besar akibat iming-iming yang diberikan oleh para oknum perantara tersebut.
“Dampaknya sangat luar biasa dan sistemik. Para calon mitra ini tidak hanya merugi karena sudah menyetorkan uang muka (DP) untuk mendapatkan apa yang mereka sebut sebagai ID Dapur, tetapi mereka juga mengalami kerugian fisik yang nyata,” ungkap Agus saat diwawancarai pada Sabtu (28/03/2026).
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa banyak korban yang saking percayanya pada janji oknum tersebut, langsung melakukan langkah konkret di lapangan. Ada yang sudah mulai membangun fisik bangunan dapur sesuai spesifikasi yang diminta, hingga melakukan sewa gedung dengan durasi panjang. “Jadi kerugiannya bukan cuma uang DP yang hilang, tapi juga biaya konstruksi dan investasi fisik yang tidak sedikit nilainya,” tambahnya.
Modus Operandi: Manipulasi Informasi dan ID Dapur SPPG
Berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan LPAP, modus utama penipuan ini terletak pada manipulasi informasi. Oknum pelaku biasanya meyakinkan korban bahwa pengajuan ID Dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) mereka dipastikan akan disetujui (approved) jika melalui jalur mereka.
Ketidakbukaan informasi mengenai prosedur resmi pendaftaran mitra menjadi celah yang dimanfaatkan dengan sangat lihai. Kurangnya akuntabilitas dan profesionalisme pihak ketiga yang berperan sebagai perantara ini memperkeruh suasana. Agus Budiman menyayangkan tidak adanya komunikasi resmi yang transparan setelah 21 titik dapur di wilayah tersebut terealisasi, sehingga menyisakan tanda tanya besar bagi mereka yang merasa sudah membayar namun tidak terdaftar.
Kesaksian Korban: Jebakan “Dashboard” di Kota Banjar
Salah satu korban yang berani mengungkap pengalamannya adalah Hendra Juhara. Ia menceritakan kronologi pertemuan yang terjadi pada 18 Februari 2026 di Kota Banjar. Saat itu, Hendra bersama beberapa rekannya menemui seseorang yang mengaku sebagai jembatan informasi menuju otoritas pusat.
Dalam pertemuan tersebut, rekan Hendra yang bernama Joko diberikan dua pilihan sulit oleh oknum yang mengaku memiliki akses ke sistem pusat. Pilihan pertama adalah pengembalian uang secara langsung, atau pilihan kedua: memilih titik koordinat dapur melalui sebuah perangkat laptop untuk kemudian “di-klik” agar masuk ke dalam dashboard sistem.
“Saat itu, kami seperti digiring untuk percaya bahwa segalanya bisa diatur lewat sistem tersebut. Faktanya, meski Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menegaskan tidak ada praktik jual beli, di lapangan kami justru menemui upaya transaksi atau diskusi mengenai ‘pengembalian uang titik’ tersebut,” kata Hendra dengan nada geram.
Ketegasan Badan Gizi Nasional (BGN)
Menanggapi polemik yang terus berkembang, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) melalui berbagai saluran informasi resmi telah mengeluarkan peringatan keras. BGN menyatakan bahwa seluruh proses penentuan titik dapur atau mitra kerja sama dilakukan melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan, tanpa dipungut biaya atau melalui skema “beli titik”.
Segala bentuk upaya yang mengatasnamakan program MBG untuk meminta sejumlah uang—baik dengan dalih biaya administrasi, pengamanan lokasi, maupun slot “orang dalam”—dinyatakan sebagai tindakan ilegal dan masuk dalam kategori penipuan. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan jika menemui oknum yang mencoba melakukan transaksi serupa.
Harapan Keadilan dan Solusi Masa Depan
Saat ini, para korban yang jumlahnya diperkirakan terus bertambah berharap adanya ruang musyawarah dan campur tangan pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah ini. Kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah per orang tentu bukan hal yang sepele, karena banyak di antara mereka yang menggunakan uang tabungan hingga pinjaman modal untuk memenuhi syarat fiktif tersebut.
Masyarakat menuntut adanya kehadiran pihak ketiga yang netral atau aparat penegak hukum untuk memberikan solusi dan rasa adil. Transparansi dalam pelaksanaan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis sangat krusial agar niat baik pemerintah untuk memperbaiki gizi anak bangsa tidak justru menjadi ladang bagi para predator ekonomi untuk memangsa warga yang kurang informasi.
Kasus di Purwadadi dan Ciamis ini menjadi pengingat bagi seluruh lapisan masyarakat untuk lebih waspada dan selalu melakukan verifikasi melalui saluran komunikasi resmi pemerintah sebelum melakukan investasi atau kerja sama dalam skala besar.