Garut, pewarta.id — Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-10 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Garut, Minggu (26/04/2026), di Pondok Pesantren Zawiyah, Samarang, berlangsung panas sejak awal. Aksi pembangkangan puluhan Pengurus Anak Cabang (PAC) sempat mewarnai jalannya agenda, namun Muscab justru berakhir lebih cepat setelah diambil alih oleh DPW PPP Jawa Barat.
Plt Ketua DPC PPP Garut yang juga Ketua Panitia Muscab, Asep De Maman, menjelaskan ketidakhadiran puluhan PAC dari berbagai kecamatan membuat forum tidak dapat dilanjutkan secara normal. Dari total 42 PAC, hanya 13 yang hadir mengikuti Muscab.
“Kondisi tersebut membuat pelaksanaan Muscab tidak bisa dilanjutkan, sehingga diambil alih oleh DPW PPP Jawa Barat. Saat itu juga langsung digelar rapat DPW di lokasi dan diputuskan pembentukan tim formatur,” ujar Asep.
Tim formatur yang dibentuk berjumlah tujuh orang, terdiri dari empat perwakilan PAC serta masing-masing satu orang dari unsur DPC, DPW, dan DPP. Asep De Maman sendiri ditunjuk sebagai perwakilan DPC, sementara unsur PAC diwakili oleh Wahyudin, Asep Rahmat, Endang S.D, dan Ayi Suryana, serta dua perwakilan dari DPW dan DPP.
Asep menambahkan, hasil Muscab tersebut merupakan atensi langsung dari Ketua Umum DPP PPP, Mardiono, yang meminta agar proses Muscab di Garut harus tuntas pada hari yang sama.
“Sejak awal memang sudah terasa ada gejala sabotase dari pihak tertentu. Karena itu, Pak Ketua Umum memberi perhatian khusus agar Muscab Garut harus selesai hari ini. Meski diambil alih DPW, justru prosesnya menjadi lebih cepat,” katanya.
Ia memastikan hasil Muscab dalam waktu dekat akan segera dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, secara tegas mengecam sikap puluhan PAC yang memilih tidak menghadiri Muscab. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi partai.
Dalam pidato pembukaannya, Uu menyebut ketidakhadiran para PAC sebagai bentuk pelecehan terhadap agenda resmi partai yang juga dihadiri langsung oleh jajaran DPW dan perwakilan DPP.
“Pelaksanaan Muscab ini bukan sekadar perintah DPC, DPW, atau DPP, melainkan amanat konstitusi partai. Tidak elok jika PAC justru menolak dan mengikuti ajakan pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Uu memastikan, sikap politik para PAC yang membangkang akan berujung pada konsekuensi serius. Ia menegaskan bahwa DPW akan memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak menghormati struktur dan aturan partai.
“Setiap sikap pasti ada konsekuensinya. Kami akan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak menghargai konstitusi partai,” ujarnya.
Terkait lokasi pelaksanaan Muscab di Pondok Pesantren Zawiyah yang sempat dipersoalkan, Uu menegaskan bahwa hal tersebut merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PPP. Ia menyebut, ke depan PPP akan mendorong kegiatan partai dilaksanakan di lingkungan pesantren sebagai upaya kembali ke akar sejarah partai.
“Ini bagian dari ikhtiar PPP untuk kembali ke pangkuan ulama. Pesantren adalah rahim lahirnya PPP, sehingga ke depan kegiatan partai akan lebih banyak diselenggarakan di pesantren,” tandasnya. (Slamet Timur)
