CIAMIS, pewarta.id – Pemerintah Kabupaten Ciamis bergerak cepat memperjuangkan realisasi Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI di wilayahnya. Keseriusan itu ditunjukkan melalui pengiriman surat resmi kepada Menteri Sosial, disertai komunikasi langsung antara Bupati Ciamis Herdiat Subarya dengan jajaran Kementerian Sosial.
Bupati Herdiat menyampaikan, langkah tersebut bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk komitmen agar Ciamis masuk dalam tahap pertama pembangunan Sekolah Rakyat nasional, program strategis yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
“Kita bersilaturahmi sekaligus menyampaikan harapan. Pada tahap pertama Ciamis memang belum masuk. Karena itu kita dorong agar Ciamis bisa masuk tahap awal. Alhamdulillah, Pak Menteri merespons sangat baik,” ujar Herdiat, Rabu (28/01/2026).
Herdiat mengungkapkan pesan tegas Menteri Sosial yang menjadi kunci realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Ciamis.
“Pak Bupati, tolong selesaikan tanahnya clear and clean paling lambat dua bulan. Ada daerah yang sudah masuk tahap pertama tapi tanahnya belum tuntas. Kalau Ciamis bisa menyelesaikan dalam dua bulan, insya Allah tahun ini dibangun,” tutur Herdiat menirukan pernyataan Mensos.
Menurutnya, arahan tersebut menjadi kabar positif sekaligus tantangan besar bagi Pemkab Ciamis untuk segera menuntaskan aspek legalitas dan kesiapan lahan.
“Ini kabar baik bagi Ciamis. Tinggal bagaimana kita mampu menuntaskan persoalan tanahnya,” katanya.
Pemkab Ciamis telah menyiapkan opsi lokasi pembangunan di Kecamatan Panjalu. Beberapa bidang tanah dinilai potensial, dengan total luasan mencapai lebih dari 50 hektare, meskipun tersebar di beberapa titik.
Herdiat menegaskan, lahan yang diajukan harus memenuhi syarat utama, yakni tidak masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar dapat dikategorikan clear and clean.
“Kalau masuk LP2B, itu tidak bisa dianggap tanah clear and clean. Jadi kita pastikan lahannya memenuhi ketentuan,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemkab sempat mengajukan lahan di Maloya, namun hasil verifikasi menyatakan lokasi tersebut kurang layak karena kontur tanah curam dan membutuhkan biaya tinggi untuk pematangan lahan.
“Di Maloya dianggap kurang layak karena kemiringan tanahnya tajam dan berat untuk pematangan,” ungkapnya.
Sementara Panjalu dinilai lebih strategis dari sisi akses dan kelayakan wilayah.
“Untuk Panjalu, lokasinya sangat strategis,” tegas Herdiat.
Terkait status kepemilikan tanah desa, Pemkab Ciamis menyiapkan berbagai opsi penyelesaian, mulai dari tukar guling, hibah antar pemerintah daerah dan desa, hingga pembelian lahan jika kondisi keuangan memungkinkan.
“Bisa tukar guling, bisa hibah. Pemerintah daerah bisa menghibahkan tanah di wilayah lain, lalu desa menghibahkan tanahnya untuk pemerintah daerah. Atau dilakukan pembelian jika memungkinkan,” paparnya.
Langkah tersebut ditempuh agar syarat lahan clear and clean dapat segera dipenuhi sesuai permintaan Kementerian Sosial.
Bupati Herdiat menegaskan, alasan utama dirinya terus mendorong program Sekolah Rakyat adalah untuk menjawab persoalan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ciamis.
“Kita sangat membutuhkan Sekolah Rakyat. Ini prioritas bagi masyarakat tidak mampu, khususnya kelompok miskin ekstrem,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat akan memberikan fasilitas pendidikan terpadu, mulai dari sekolah formal, seragam, asrama, hingga konsumsi harian peserta didik.
“Mulai dari sekolah, seragam, asrama, makan. Bahkan makan tiga kali sehari ditambah dua kali snack. Ini bentuk kehadiran negara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” katanya.
Menurut Herdiat, program tersebut menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Masyarakat miskin dan masyarakat mampu harus punya hak yang sama untuk sekolah,” tandasnya.
Dengan batas waktu dua bulan dari Menteri Sosial, Pemkab Ciamis kini berpacu menyelesaikan seluruh tahapan administrasi lahan. Jika persyaratan terpenuhi, Ciamis berpeluang besar masuk dalam tahap pertama pembangunan Sekolah Rakyat nasional tahun ini.
Realisasi program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ciamis.***
