Ciamis, Pewarta.id – Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik setelah didemo sekelompok massa yang menamakan diri sebagai Pemuda Pancasila, Kamis (17/7/2025). Aksi tersebut digelar di depan kantor KCD yang berlokasi di Kabupaten Ciamis, dengan membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan langsung kepada Kepala KCD Wilayah XIII, Dr. Hj. Widhy Kurniatun, S.T., M.Si.
Dalam aksinya, massa menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai mencederai integritas dunia pendidikan di wilayah kerja KCD XIII, yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Tuntutan paling menonjol adalah desakan agar Kepala KCD segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Massa menyoroti isu dugaan adanya praktik tidak etis saat kunjungan kepala KCD ke sekolah-sekolah, yang mereka sebut sebagai permintaan “jatah”. Selain itu, mereka juga mempersoalkan terbengkalainya pembangunan salah satu SMA negeri di wilayah Cijeunjing, Kabupaten Ciamis, yang hingga kini tak kunjung difungsikan, meski pembangunan fisiknya telah berjalan cukup lama.
“Dunia pendidikan harus bersih dari praktik-praktik yang tidak sehat. Kalau ada pejabat yang tidak mampu mengelola amanah dan justru menciptakan kegaduhan, lebih baik mundur,” seru salah satu orator dalam aksi unjuk rasa.
Menanggapi aksi demonstrasi dan berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya, Kepala KCD Wilayah XIII Jawa Barat, Dr. Hj. Widhy Kurniatun, S.T., M.Si., angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan terima kasih atas masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak.
“Saya berterima kasih atas perhatian dan kritik yang disampaikan. Semua ini menjadi evaluasi bagi saya pribadi dan institusi untuk bekerja lebih baik ke depannya,” ujarnya.
Terkait desakan agar dirinya mundur dari jabatan, Widhy menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah wewenangnya sebagai pejabat birokrasi. Ia menegaskan bahwa dirinya bekerja di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan akan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada pimpinan di tingkat provinsi.
“Saya ini birokrat, tentu ada mekanisme dan struktur atasan. Jika memang diperlukan evaluasi lebih lanjut, saya siap mengikuti arahan dari atasan saya di tingkat provinsi,” katanya. ** (Aldi)
