CIAMIS, pewarta.id – Kabupaten Ciamis menjadi sorotan nasional setelah Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak dan tanpa pemberitahuan di sejumlah titik wilayah Ciamis, mulai dari kawasan perkotaan hingga pelosok desa.
Sidak yang dilakukan secara random ini sempat diwarnai dialog santai antara Menteri dan awak media. Saat ditanya soal kebersihan Ciamis, Hanif tersenyum menanggapi celetukan wartawan, “Ciamis kotor enggak?”. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut berasal dari wartawan, bukan dari dirinya, sembari memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif dan berbasis data nasional.
Menurut Hanif, sidak ini dilakukan berdasarkan Kerangka Penilaian Tata Kelola Sampah Nasional, yang menilai kinerja kabupaten dan kota di seluruh Indonesia selama satu tahun penuh, termasuk kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“Secara prinsipil, berdasarkan pantauan selama satu tahun, Kabupaten Ciamis saat ini merupakan satu-satunya kabupaten dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang memperoleh nilai tertinggi,” ujar Hanif kepada wartawan.
Ia menjelaskan, penilaian tidak hanya dilakukan secara kasat mata, tetapi mencakup berbagai parameter strategis, mulai dari sistem penganggaran, kualitas sumber daya manusia, hingga ketersediaan dan fungsi fasilitas pengelolaan sampah.
Dalam sidaknya, Menteri Lingkungan Hidup juga meninjau langsung sistem Bank Sampah Induk, Bank Sampah Unit, TPS 3R, hingga TPST yang ada di Ciamis. Seluruh fasilitas tersebut menjadi indikator penilaian nasional yang diterapkan secara merata di seluruh daerah.
“Hari ini, nilai Ciamis adalah yang paling tinggi secara nasional. Karena itu, Ciamis sangat potensial mendapatkan reward sebagai kota bersih, atau setidaknya memiliki potensi kuat meraih Adipura,” tegasnya.
Namun demikian, Hanif menekankan bahwa sebelum penghargaan tersebut diberikan, pihak kementerian tetap melakukan verifikasi lapangan lanjutan, termasuk melalui drone check di sejumlah sudut kota.
“Di beberapa sudut kota, kami masih melihat hal-hal yang perlu terus ditingkatkan oleh Bapak Bupati dan jajarannya. Tapi secara teknis, harus diakui, hampir di seluruh komponen desa dan masyarakat, budaya memilah sampah sudah berjalan,” ungkap Hanif.
Bahkan, ia mengaku terkejut saat mendapati rumah-rumah sederhana di pelosok desa telah melakukan pemilahan sampah dari sumbernya.
“Tadi teman-teman wartawan juga melihat langsung, bahkan di rumah yang sangat sederhana, sampahnya sudah dipilah. Ketika ditanya kenapa, jawabannya sederhana: karena sampahnya bisa dijual,” katanya.
Temuan tersebut, menurut Hanif, belum pernah ia jumpai di kabupaten lain selama melakukan penilaian nasional. Meski begitu, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah, terutama terkait sampah bernilai rendah (low value) yang sebagian masih dibakar atau dibuang ke sungai.
“Ini menjadi tugas Bapak Bupati untuk menyempurnakan. Kami di kementerian sangat ingin ada satu kabupaten yang paripurna dalam pengelolaan sampah. Masa dari 287 juta penduduk Indonesia, tidak ada satu kabupaten pun yang bisa menyelesaikan sampahnya secara tuntas?” ujarnya tegas.
Hanif menilai, krisis sampah di Indonesia saat ini sudah berada pada level darurat nasional, sehingga tidak bisa ditangani setengah-setengah. Ia menegaskan perlunya penggunaan seluruh instrumen, termasuk penegakan hukum, bila diperlukan.
“Sampah bukan sekadar persoalan teknis, tapi juga mencerminkan tingginya budaya bangsa. Kita harus serius. Tidak boleh ragu-ragu,” katanya.
Ia berharap Ciamis dapat menjadi contoh nasional, bahkan menjadi trigger bagi daerah lain, termasuk kota-kota besar dengan sumber daya yang lebih memadai.
“Kalau Ciamis bisa, kota-kota yang lebih kaya mestinya jauh lebih bisa. Dari Ciamis, kita mulai mengurai krisis sampah nasional,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, mengaku terkejut sekaligus bersyukur atas kehadiran mendadak Menteri Lingkungan Hidup ke daerahnya.
“Terima kasih kepada Pak Menteri yang bisa datang langsung ke Ciamis. Jujur, saya kaget. Bahkan teman-teman media lebih dulu tahu dibanding saya,” ujar Herdiat.
Ia mengakui bahwa apa yang disampaikan Menteri sepenuhnya benar. Pemerintah Kabupaten Ciamis, kata Herdiat, masih memiliki banyak keterbatasan, baik dari sisi anggaran maupun sarana prasarana.
“Kami baru punya mimpi dan niat Ciamis menjadi kota bersih. Dengan keterbatasan kami, hampir tidak bisa bergerak secara teknologi atau mesin pengelolaan sampah karena memang tidak punya anggaran,” jelasnya.
Oleh karena itu, strategi utama yang ditempuh Pemkab Ciamis adalah mendorong partisipasi masyarakat, terutama dengan membiasakan pemilahan sampah dari rumah.
“Kami hanya bisa mengajak dan menghimbau masyarakat. Itu yang kami lakukan selama ini,” tambahnya.
Ke depan, Herdiat memastikan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh catatan dan evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, terutama untuk menyempurnakan pengelolaan sampah bernilai rendah agar Ciamis tidak hanya berpotensi meraih Adipura, tetapi juga mampu menjadi model nasional pengelolaan sampah berkelanjutan.
