BANJAR, pewarta.id – Mengantisipasi potensi meningkatnya bencana hidrometeorologi pada musim hujan tahun 2025–2026, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Apel Siaga Kesiapsiagaan Bencana Nasional secara serentak di seluruh unit kerjanya, baik di tingkat pusat maupun daerah, pada Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan kesiapan infrastruktur dan personel menghadapi risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kerusakan jalan akibat curah hujan ekstrem yang mulai meningkat di berbagai wilayah.
Apel digelar secara hibrida (luring dan daring) dan terhubung langsung melalui platform Zoom dari pusat ke seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), balai jalan, dan unit kerja PUPR di seluruh Indonesia. Apel nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri PUPR Dody Hanggodo, dan turut dihadiri oleh Kepala BMKG, perwakilan BNPB, para Direktur Jenderal, serta Kepala Balai di berbagai daerah.
Di wilayah Priangan Timur, BBWS Citanduy menjadi salah satu unit pelaksana yang berpartisipasi aktif. Seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional BBWS Citanduy mengikuti apel secara virtual dari Banjar, Jawa Barat, sembari memastikan kesiapan lapangan dan logistik menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi berlangsung mulai Desember 2025.
Pemerintah Tegaskan Tiga Pilar Kesiapsiagaan Nasional
Dalam arahannya, Menteri Dody Hanggodo menegaskan bahwa curah hujan yang semula terkonsentrasi di wilayah barat kini telah meluas ke bagian tengah dan timur Indonesia. Ia mengingatkan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kesiagaan di setiap lini melalui tiga pilar utama kesiapsiagaan nasional.
Pertama, Kesiapsiagaan Infrastruktur dan Keselamatan Publik. Menteri Dody meminta seluruh infrastruktur vital seperti sungai, drainase, tanggul, waduk, jembatan, dan jalan nasional diperiksa secara berkala dan dipastikan dalam kondisi aman. Pemeliharaan rutin, kata dia, menjadi langkah penting agar sarana publik tidak memperburuk dampak bencana ketika hujan ekstrem terjadi.
Kedua, Komando Terpadu dan Teknologi Respons Cepat. Menurutnya, sinergi lintas lembaga antara Kementerian PUPR, BNPB, BPBD, BMKG, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah harus diperkuat. “Gunakan pemetaan risiko berbasis teknologi serta sistem pelaporan real-time dari lapangan agar setiap keputusan dapat diambil cepat dan tepat,” tegas Menteri Dody.
Ketiga, Pelayanan Publik yang Manusiawi dan Berkelanjutan. Ia menyoroti pentingnya edukasi masyarakat di tengah puncak musim hujan yang berdekatan dengan periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sosialisasi mengenai bahaya banjir, pentingnya menjaga kebersihan saluran air, dan ketertiban di fasilitas umum diharapkan menjadi tanggung jawab bersama. “Karena infrastruktur tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Instruksi Presiden: Pemerintah Harus Cepat Hadir di Tengah Rakyat
Dalam kesempatan itu, Menteri Dody juga menyampaikan pesan langsung dari Presiden RI, yang menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat, merespons cepat, dan mengambil tindakan nyata dalam kondisi darurat. “Tidak cukup hanya dengan kesiapan di atas kertas. Pemerintah harus hadir di lapangan, merasakan apa yang dirasakan masyarakat,” kutipnya.
Pesan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh unit PUPR, termasuk BBWS Citanduy, dalam memperkuat langkah antisipatif di daerah rawan bencana.
BBWS Citanduy Siagakan Personel dan Alat Berat 24 Jam
Menindaklanjuti instruksi pusat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy langsung mengaktifkan sistem siaga darurat bencana. Kepala BBWS Citanduy, Roy Panagom Pardede, memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana tanggap darurat sudah siap beroperasi.
“BBWS Citanduy berkomitmen menjaga kesiapan personel dan peralatan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kami telah melakukan inspeksi lapangan, menyiapkan gudang logistik, dan membentuk Tim Siaga Bencana yang siaga selama 24 jam penuh,” tegas Roy Panagom Pardede.
Ia menambahkan, sejumlah alat berat seperti excavator, dump truck, mobil pompa, dan kendaraan operasional telah berada dalam posisi siap pakai di beberapa titik strategis wilayah kerja BBWS Citanduy. Selain itu, perlengkapan darurat seperti karung pasir (sandbag), geobag, serta material pengaman tanggul dan bendungan juga telah disiapkan untuk menghadapi kondisi mendesak seperti banjir bandang atau longsor.
Fokus Wilayah Rawan dan Koordinasi Lapangan
BBWS Citanduy mencatat bahwa wilayah yang memiliki potensi tinggi terhadap bencana hidrometeorologi mencakup beberapa daerah di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan sebagian wilayah Tasikmalaya bagian selatan. Pengawasan sungai besar seperti Citanduy, Cikaso, dan Cimuntur terus dilakukan, terutama di titik rawan sedimentasi dan penyempitan aliran air.
“Selain menyiagakan peralatan, kami juga meningkatkan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota dan aparat pemerintah daerah untuk mempercepat respons lapangan jika terjadi bencana,” ungkap Roy.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama. Setiap laporan masyarakat terkait potensi banjir atau tanggul jebol akan segera ditindaklanjuti melalui sistem pelaporan cepat berbasis aplikasi internal BBWS Citanduy.
Gotong Royong dan Partisipasi Publik Jadi Kunci
Kementerian PUPR melalui jajarannya juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitar. Kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga vegetasi di bantaran sungai disebut sebagai langkah sederhana namun berdampak besar untuk mencegah banjir.
“Semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat harus terus dipelihara. Bencana bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan dan kerja sama, dampaknya bisa diminimalisir,” tutup Roy.
Dengan apel siaga nasional ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan sumber daya manusia di bawah Kementerian PUPR benar-benar siap menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang kian sulit diprediksi.
