CIAMIS, pewarta.id – Hubungan antara pemerintah desa dan insan pers di Kabupaten Ciamis kembali mencair setelah Kepala Desa Mekarmukti, Kecamatan Cisaga, Asep Ari—yang akrab disapa Kuwu Ibro—menggelar pertemuan dengan empat organisasi wartawan, Minggu malam (23/11/2025).
Pertemuan tersebut menjadi ajang klarifikasi penting setelah potongan video pernyataannya di acara Silaturahmi Akbar Perangkat Desa Kabupaten Ciamis (SILATKAB) viral dan menimbulkan salah tafsir di tengah publik.
Hadir dalam pertemuan itu ketua dan perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), serta Ikatan Wartawan Online (IWO)—empat organisasi pers yang secara luas mewarnai ekosistem media di Ciamis.
Bongkar Kronologi Lengkap di Balik Video Viral
Di hadapan pimpinan organisasi wartawan, Kuwu Ibro memaparkan kronologi lengkap yang menjadi latar belakang munculnya persoalan antara oknum wartawan dan perangkat Desa Mangkubumi. Persoalan itulah yang kemudian menjadi salah satu pemantik digelarnya SILATKAB oleh PPDI Ciamis.
“Video yang beredar hanya sepotong, tidak menampilkan konteks sambutan sebelumnya. Pernyataan saya ditujukan kepada oknum, bukan kepada rekan-rekan media,” tegas Kuwu Ibro.
Pertemuan berlangsung hangat dan menjadi ruang untuk meluruskan mispersepsi yang terlanjur berkembang.
Latar Belakang SILATKAB: Respons atas Dugaan Intimidasi Oknum
Sebelum polemik video muncul, kegiatan SILATKAB yang dihadiri lebih dari 1.000 perangkat desa digelar sebagai respons PPDI Ciamis terhadap dugaan intimidasi dan pemerasan oleh seorang oknum wartawan terhadap perangkat Desa Mangkubumi.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa perangkat desa lain juga mengaku pernah mengalami hal serupa dari oknum yang sama. Sejumlah bukti turut ditunjukkan, mulai dari foto, kwitansi, video, hingga rekaman CCTV.
Dalam forum SILATKAB itu, PPDI secara tegas menyatakan bahwa sikap mereka adalah melawan tindakan oknum, bukan profesi wartawan.
Acara tersebut juga turut dihadiri Camat Sadananya, Kepala DPMD, Kapolsek Ciamis, Ketua APDESI, serta perwakilan media yang hadir atas undangan resmi PPDI.
Polemik Video Potongan yang Mencuat Dua Minggu Setelah Acara
Polemik muncul dua minggu setelah SILATKAB digelar, ketika potongan video Kuwu Ibro beredar di media sosial. Video itu memperlihatkan dirinya memasuki ruangan sambil berteriak tanpa mikrofon dan terdengar satu kalimat yang memicu salah paham.
Padahal, menurut banyak saksi, teriakan tersebut merupakan respons spontan setelah Ketua PPDI menegaskan bahwa PPDI tengah menghadapi oknum, bukan profesi wartawan. Namun potongan video yang beredar tak menunjukkan konteks lengkap acara.
Klarifikasi dan Permohonan Maaf Kuwu Ibro
Melalui video klarifikasi dan pertemuan dengan organisasi pers, Kuwu Ibro menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menyerang profesi wartawan.
“Saya terlalu bersemangat, tetapi maksud saya jelas untuk oknum yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Sekdes Mangkubumi. Saya mohon maaf bila pernyataan itu menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
Ia juga menuturkan bahwa setelah acara SILATKAB selesai, ia sempat berbincang dengan beberapa wartawan yang hadir dan tak satu pun mengekspresikan keberatan karena mereka memahami konteks sebenarnya.
Isu Lain: Pembelian Mobil Desa, Dibantah Tegas
Viralnya video tersebut sempat diikuti isu lain terkait pembelian mobil desa. Kuwu Ibro dengan tegas membantah isu penyimpangan itu.
Ia menjelaskan bahwa mobil pelayanan desa (Xenia, plat merah) dibeli melalui anggaran desa dan hingga kini dipergunakan untuk pelayanan masyarakat. Sementara mobil ambulans desa (Grand Max) dibeli dari hasil gadai SK miliknya secara pribadi.
Anggota BPD Mekarmukti, Fatoni, turut menguatkan hal tersebut.
“Anggaran sudah dibelanjakan dan mobilnya ada serta digunakan. Uang hasil gadai SK dipakai membeli ambulans, dan masyarakat sudah merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Respons Organisasi Wartawan: Pahami Kronologi, Jaga Sinergi
Ketua IJTI Galuh Raya, Yosep Trisna, mengakui bahwa potongan video yang beredar memang sempat menimbulkan salah paham di kalangan jurnalis.
“Awalnya kami memahami potongan itu berbeda, tapi setelah kronologi lengkap dijelaskan, kami paham maksud sebenarnya,” kata Yosep.
Ia juga menegaskan bahwa sebelum SILATKAB digelar, PPDI dan sejumlah organisasi wartawan sudah menjalin komunikasi terkait masalah oknum tersebut.
“Ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar informasi tidak disebarkan setengah-setengah,” ujarnya.
Lebih jauh, Yosep menekankan pentingnya momentum ini sebagai bahan introspeksi bersama.
“Media adalah mitra pemerintah desa. Kita harus saling menghargai dan menjaga komunikasi yang baik. Kasus ini menjadi pengingat agar etika komunikasi publik terus diperkuat,” tuturnya.
Akhirnya: Sinergi Tetap Dijaga, Oknum Harus Ditindak
Pertemuan tersebut menjadi penutup polemik yang sempat menciptakan ketegangan. PPDI dan empat organisasi wartawan sepakat untuk terus menjaga sinergi serta bersama-sama menolak praktik oknum yang mencederai profesi dan merugikan perangkat desa.
Dengan klarifikasi lengkap dan komitmen bersama ini, hubungan pemerintah desa dan insan pers di Ciamis kembali berada pada jalur positif untuk memperkuat pelayanan publik dan informasi yang akurat bagi masyarakat.
