CIAMIS,PEWARTA.id- Pemerintah Kabupaten Ciamis berupaya keras menekan angka perkawinan anak melalui sinergi antar lembaga. Dalam sebuah acara yang digelar di Aula BKPSM Ciamis pada Kamis (24/10/2024).
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKB3A) Ciamis, Dian Budiyana, menegaskan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan program pencegahan perkawinan anak di wilayah tersebut.
Menurut Dian, kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan Program Stop Perkawinan Anak di Jawa Barat (Stop Panjabar) yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Program ini diharapkan dapat berjalan efektif di Ciamis melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun organisasi masyarakat.
“Kegiatan hari ini merupakan bentuk apresiasi kepada Provinsi Jawa Barat yang telah menunjuk Ciamis sebagai kabupaten keempat yang dilibatkan dalam program Stop Panjabar,” kata dia.
Dia menambahkan bahwa semua pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi pemuda, organisasi perempuan, dan lembaga pemerintahan diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Harapannya, setiap organisasi dapat berperan aktif dalam mendukung pencegahan perkawinan anak.
“Kami berharap program ini bisa disosialisasikan dengan baik di Ciamis, terutama karena seluruh pemangku kepentingan telah diundang. Kami berharap mereka dapat menjalankan tugas sesuai peran masing-masing,” ungkapnya.
Sinergi Lembaga untuk Cegah Perkawinan Anak
Dalam upaya tersebut, Dian menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai organisasi. Beberapa di antaranya yang turut diundang dalam kegiatan ini adalah KNPI, Karang Taruna, dan organisasi perempuan lainnya.
Dian berharap setiap lembaga terkait dapat mengintegrasikan program mereka untuk mendukung pencegahan perkawinan anak.
“Kami ingin kegiatan ini disinergikan dengan program dari setiap lembaga terkait, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa perkawinan anak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak yang dilahirkan.
“Perkawinan anak meningkatkan risiko stunting pada anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, penting untuk mencegah masalah ini sejak dini, termasuk dengan melibatkan keluarga sebagai sasaran utama program,” lanjutnya.
Peran Keluarga dalam Pencegahan Perkawinan Anak
Dalam kesempatan itu, Dian juga menekankan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan perkawinan anak.
Menurutnya, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak, sehingga menjadi kunci dalam upaya mencegah perkawinan anak.
“Keluarga adalah sasaran utama program ini karena mereka merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Kami menghadirkan instansi yang berhubungan langsung dengan keluarga, termasuk organisasi perempuan dan masyarakat, agar perspektif mereka bisa disatukan dalam mendukung pencegahan perkawinan anak,” paparnya.
Ia berharap dengan adanya kolaborasi yang baik antara semua pihak, tujuan yang sama dalam mencegah perkawinan anak dapat tercapai.
“Kami harap setiap organisasi dapat menjalankan perannya sesuai dengan strategi yang telah dikembangkan, sehingga tercipta kolaborasi program yang bertujuan sama, yaitu mencegah perkawinan anak,” tegasnya.
Konsekuensi Perkawinan Anak bagi Negara
Selain itu, Dian juga mengingatkan akan dampak jangka panjang dari perkawinan anak terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi negara.
Ia menegaskan bahwa perkawinan anak sering kali melahirkan keluarga yang tidak sehat, yang pada akhirnya menjadi beban bagi negara.
“Perkawinan anak yang menghasilkan keluarga yang tidak sehat akan menjadi beban bagi negara, karena mereka akan melahirkan generasi yang tidak maksimal atau kurang sehat. Ini tentunya bukan hal yang kita harapkan,” ujarnya.
Dengan adanya program Stop Perkawinan Anak di Jawa Barat dan sinergi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Dian berharap angka perkawinan anak di Ciamis bisa ditekan secara signifikan, sehingga generasi yang lebih sehat dan berkualitas dapat tercipta di masa mendatang.
“Acara ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah daerah dan berbagai organisasi untuk terus memerangi perkawinan anak dan segala dampak negatif yang ditimbulkannya,” pungkasnya.