GARUT, pewarta.id – Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan layanan informasi publik. Hal ini ditandai dengan pertemuan antara Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dan jajaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Selasa (27/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas penguatan tata kelola penyiaran daerah sekaligus memperluas akses informasi bagi masyarakat, khususnya di wilayah pelosok yang masih menghadapi keterbatasan jaringan siaran dan internet.
Bupati Abdusy Syakur Amin menyambut positif langkah KPID Jawa Barat yang mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa keberadaan regulasi yang kuat menjadi fondasi penting bagi pengembangan lembaga penyiaran lokal di Kabupaten Garut.
“Kami memperoleh banyak masukan berharga. Ke depan tentu akan kami tindak lanjuti, karena ini membutuhkan dasar hukum berupa Peraturan Daerah. Kami akan berkoordinasi dengan bagian hukum terkait kebutuhan pembentukan kelembagaan penyiaran di Kabupaten Garut,” ujar Syakur.
Meski saat ini penyebaran informasi publik telah dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Bupati menilai penguatan kelembagaan penyiaran tetap diperlukan guna menciptakan sistem informasi yang lebih terarah, legal, dan berkelanjutan.
Selain aspek kelembagaan, Bupati juga menaruh perhatian serius pada persoalan infrastruktur informasi, khususnya wilayah yang masih mengalami blank spot atau ketiadaan sinyal.
“Ini menjadi tugas bersama. Dalam waktu dekat kami akan menyurati Komdigi untuk mengupayakan pengurangan blank spot di Garut. Tujuannya jelas, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah sekaligus kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan dunia penyiaran lokal. Salah satu agenda utama ialah mendorong terbentuknya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Kabupaten Garut.
“Kami mendorong agar Kabupaten Garut memiliki LPPL, sehingga implementasi Undang-Undang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) bisa berjalan optimal, terutama untuk produksi konten lokal yang edukatif dan informatif,” jelas Adiyana.
Tak hanya itu, KPID Jawa Barat juga merencanakan penyelenggaraan Anugerah Penyiaran untuk wilayah Priangan Timur. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi lembaga penyiaran lokal dalam menghadirkan tayangan berkualitas bagi masyarakat.
(slamet timur)
