GARUT, pewarta.id – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar menjadi tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Garut.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah alokasi anggaran, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini ditempuh untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menjelaskan kebijakan penyesuaian TPP tersebut saat memimpin apel gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (16/11/2026).
Menurut Syakur, pemerintah daerah berada dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan, sementara di sisi lain masyarakat terus menaruh harapan besar terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Ini adalah kondisi yang sangat terpaksa saya laksanakan. Kenapa? Tuntutan masyarakat itu sangat tinggi terhadap pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penyesuaian anggaran tersebut bukan semata-mata kebijakan pengurangan belanja, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan sesuai kemampuan keuangan yang tersedia.
Dampak keterbatasan fiskal tersebut juga menyentuh sektor pelayanan dasar, salah satunya melalui penyesuaian kuota penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI/PBPU) BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Syakur mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut memahami kondisi tersebut sebagai bentuk pengorbanan bersama demi menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menghadapi tahun anggaran mendatang, Bupati menegaskan akan memperketat efisiensi belanja di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Evaluasi dilakukan dengan memanggil para kepala SKPD satu per satu untuk meninjau pelaksanaan kegiatan sekaligus memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat.
Ia meminta agar kegiatan yang tidak efisien, bersifat seremonial, atau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat dikurangi.
“Saya sekarang lagi intens, lagi minta kepada teman-teman dari SKPD, saya panggil semua SKPD satu per satu, saya yakinkan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan lagi yang tidak efisien, yang tidak berorientasi pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Syakur menekankan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola secara cermat dan diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi menjadi bagian penting yang harus mendapatkan perhatian dalam menentukan prioritas belanja.
Melalui langkah efisiensi dan penataan anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut berharap keterbatasan fiskal tidak menjadi penghambat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Slamet Timur)






