Sabtu, 21 November 2026
Garut

Rp879 Miliar Mengalir ke Garut, KSP Minta Program Pusat Tepat Sasaran

GARUT, pewarta.id – Pemerintah pusat mengalokasikan dukungan anggaran sekitar Rp879 miliar untuk Kabupaten Garut, Jawa Barat, melalui sejumlah program prioritas nasional yang berjalan hingga 2027. Besarnya dukungan tersebut menjadi perhatian Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memastikan seluruh program terlaksana secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Sekretariat KSP, Achmad Tjachja Nugraha, saat kunjungan kerja tim KSP di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Jumat (20/11/2026).

Achmad menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan memantau langsung pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah, sekaligus memastikan dukungan pemerintah pusat menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat.

Dari total anggaran sekitar Rp879 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah mengucurkan anggaran revitalisasi sekolah sekitar Rp445 miliar untuk 516 satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA dan PKBM.

Selain itu, terdapat program digitalisasi pembelajaran melalui pengadaan panel interaktif digital senilai Rp242 miliar serta bantuan alat tulis bagi 91.206 siswa dengan nilai sekitar Rp8,3 miliar.

Dukungan sektor pendidikan juga diberikan melalui Kementerian Agama sekitar Rp7,67 miliar untuk revitalisasi madrasah, digitalisasi pembelajaran, dan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa madrasah.

Sementara di sektor kesehatan, pemerintah menyiapkan dukungan sekitar Rp175 miliar untuk pengadaan alat kesehatan dan pembangunan gedung perawatan Central Medical Unit (CMU) berlantai empat di RSUD dr. Slamet Garut pada 2027.

Adapun untuk penanganan kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan logistik senilai sekitar Rp500 juta, berupa tenda, lampu tenaga surya, selimut, matras, kasur lipat, terpal, makanan siap saji, hingga perlengkapan keluarga.

“Artinya kurang lebih hari ini negara hadir terhadap apa yang diceritakan tadi, senilai kurang lebih Rp879 miliar untuk Garut yang berjalan saat ini dan tahun 2027. Tugas teman-teman adalah melakukan pemantauan dan pengawasan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, kebersamaan, dan integritas,” tegas Achmad.

Ia menekankan, besarnya anggaran pemerintah pusat harus diikuti pengelolaan yang optimal agar program tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat.

Di sisi lain, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat, terutama pemerataan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

Syakur menyebutkan, berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut meningkat hampir satu poin menjadi 71,57. Meski mengalami kenaikan, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama pada sektor pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Indeks pendidikan Garut tercatat 61,6, dengan rata-rata lama sekolah 7,98 tahun dan harapan lama sekolah 12,6 tahun. Kondisi ini dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kerusakan bangunan sekolah dan keterbatasan akses pendidikan di beberapa wilayah.

Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian. Kabupaten Garut masih memiliki sekitar 350 kilometer jalan kabupaten dan 1.339 kilometer jalan desa dengan kondisi rusak ringan hingga berat.

Menurut Syakur, bantuan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah senilai Rp39 miliar baru mencakup penanganan jalan sepanjang enam kilometer. Karena itu, ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat diperluas untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur.

Selain infrastruktur, Bupati juga menyoroti kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan, tingginya angka kelahiran, serta ancaman bencana longsor akibat alih fungsi lahan.

Meski demikian, ia optimistis pertumbuhan ekonomi Garut terus meningkat, salah satunya didorong sektor pertanian yang memperoleh dampak positif dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Garut sebagai salah satu daerah penghasil komoditas hortikultura seperti tomat, jagung, sayuran, cabai, dan bawang merah dinilai memiliki peluang besar memasok kebutuhan bahan pangan program tersebut.

“Garut itu dapat berkah dari adanya MBG, karena Garut adalah produsen utama komoditas hortikultura. Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian itu sangat meningkat mencapai 7,11 persen, ini baru dalam sejarah Kabupaten Garut sampai di atas 7 persen,” ungkap Syakur.

Sementara itu, Plt. Kepala Staf Kepresidenan, Ariyo Windutomo, dalam sambutannya secara daring menegaskan bahwa percepatan pembangunan manusia harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah.

Ia menyoroti IPM Garut tahun 2025 yang masih berada di angka 70,67, di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 75,90. Selain itu, masih terdapat sekitar 16.000 hingga 19.000 anak tidak sekolah serta persoalan kematian bayi yang membutuhkan perhatian serius.

Ariyo menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

KSP juga menyoroti kesenjangan pembangunan di wilayah Garut Selatan, pemerataan layanan kesehatan, dan tingginya kerawanan bencana alam.

Kunjungan kerja tersebut diharapkan menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai program prioritas nasional dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dukungan dari sejumlah kementerian dan lembaga, meliputi Kemendikdasmen, Kementerian Agama, BNPB, dan Kementerian Kesehatan.(Slamet Timur).

DST

Penulis di Pewarta ID.

Tulis komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terus membaca

Berita Selanjutnya

Memuat berita selanjutnya…