CIAMIS, pewarta.id – Pelaksanaan revitalisasi SDN 1 Cikupa, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Ciamis. Proyek pendidikan yang menelan anggaran lebih dari Rp1 miliar tersebut ditemukan menyisakan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.
Temuan itu terungkap saat Komisi D DPRD Ciamis melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan, Senin (16/11/2026).

Dalam peninjauan tersebut, sedikitnya terdapat tiga persoalan yang menjadi sorotan legislatif. Ketiganya meliputi dugaan pelibatan orang tua siswa sebagai tenaga sukarela, persoalan internal Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), serta minimnya kehadiran konsultan pengawas dan konsultan perencanaan di lokasi proyek.
Ketua Komisi D DPRD Ciamis, Jenal Arifien, menegaskan bahwa berbagai temuan tersebut harus segera mendapat penjelasan dan ditindaklanjuti. Pasalnya, proyek yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan sesuai perencanaan, memenuhi standar kualitas, serta mematuhi ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keberadaan unsur pelaksana dan pengawas pembangunan memiliki peran penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi D DPRD Ciamis berencana memanggil konsultan pengawas dan konsultan perencanaan ke Gedung DPRD Ciamis guna meminta klarifikasi terkait pelaksanaan tugas mereka dalam proyek revitalisasi tersebut.
Sementara itu, Kepala SDN 1 Cikupa, Kusmiati, membenarkan adanya bantuan tenaga sukarela dari sejumlah orang tua siswa dalam pelaksanaan pembangunan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Ketua P2SP telah mengundurkan diri karena memiliki pekerjaan lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan internal kepanitiaan yang turut menjadi perhatian DPRD.
Terkait fungsi pengawasan teknis, Kusmiati mengakui bahwa konsultan pengawas maupun konsultan perencanaan jarang datang ke lokasi pembangunan. Padahal, anggaran untuk jasa konsultan tersebut telah dialokasikan dalam kegiatan revitalisasi.
Kondisi ini memunculkan perhatian terhadap efektivitas pengawasan proyek, terutama untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan perencanaan yang telah ditetapkan.
Komisi D DPRD Ciamis berharap seluruh temuan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Penggunaan anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk revitalisasi sekolah harus disertai pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan yang optimal dinilai menjadi kunci agar program revitalisasi benar-benar menghasilkan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi peserta didik.(Asep Restu).






