GARUT, pewarta.id – Pasca penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Garut, hingga kini masih banyak pekerjaan pemulihan infrastruktur yang belum terselesaikan. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, dalam wawancara bersama reporter pewarta.id dan juga reporter Kilas Radio PRSSNI, Slamet Timur, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Nurdin, hasil rapat evaluasi kebencanaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), para camat, dan dinas terkait menunjukkan masih ada sejumlah pekerjaan yang menjadi kewajiban masing-masing dinas namun belum rampung.
Infrastruktur Rusak Jadi Fokus Pemulihan
Sekda menjelaskan bahwa pemulihan dampak bencana mencakup perbaikan berbagai infrastruktur vital, seperti saluran irigasi, jembatan, tembok penahan tebing (TPT), dan jalan. Sebagian besar pekerjaan tersebut berada dalam tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Masih ada sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, terutama terkait perbaikan infrastruktur. Kendala utamanya adalah faktor alam yang memengaruhi proses pemulihan sehingga perlu penyesuaian,” ujar Nurdin Yana.
Kerusakan infrastruktur akibat bencana beberapa bulan terakhir dinilai berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, terutama di sektor pertanian dan mobilitas warga.
Kekecewaan Sekda Garut
Dalam kesempatan itu, Nurdin juga mengungkapkan rasa kecewa terhadap sejumlah camat yang sebelumnya tidak hadir dalam rapat evaluasi tanggap darurat bencana yang ia prakarsai. Akibatnya, evaluasi baru bisa terlaksana pada Jumat pagi (15/5/2026).
“Saya khawatir empati kalangan pejabat terhadap masyarakat terdampak bencana semakin menurun. Kehadiran pemimpin di tengah warga yang sedang kesulitan sangat penting untuk menunjukkan kepedulian,” tegasnya.
Menurut Sekda, absennya para camat dalam rapat evaluasi menunjukkan lemahnya komitmen sebagian pejabat dalam mendampingi masyarakat yang sedang berjuang melewati masa sulit.
Pentingnya Empati Pemimpin
Sekda menambahkan, kehadiran pemimpin wilayah kepada warga terdampak bencana bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata empati dan perhatian pemerintah.
“Masyarakat yang terdampak bencana harus merasa diperhatikan. Kehadiran pemimpin bisa memberikan semangat baru agar mereka tidak merasa sendirian menghadapi kesulitan,” jelas Nurdin.
Ia menekankan bahwa pemulihan pasca bencana bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal pemulihan psikologis dan sosial masyarakat. Dengan adanya perhatian langsung dari pejabat, warga akan lebih optimis menghadapi masa pemulihan.(slamet timur).
