CIAMIS, pewarta.id — Pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN memperketat barisan penanganan stunting nasional langsung dari akar rumput. Dalam kunjungan kerjanya di Tatar Galuh Ciamis, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., meresmikan penguatan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) sekaligus mengumumkan bakal diterapkannya panduan formal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendampingan keluarga yang lebih terstruktur.
Momen strategis tersebut berlangsung dalam ajang Temu Kader TPK dan Peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, serta Balita (3B) di Gedung K.H. Irfan Hielmy, Kompleks Islamic Center Ciamis, Selasa (29/9/2026).
Agenda yang diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Ciamis ini dihadiri langsung oleh Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya, jajaran Forkopimda, serta ribuan perwakilan kader TPK yang tersebar dari 27 kecamatan.
Sanjung 5.000 Kader TPK Sebagai ‘Pahlawan Keluarga Indonesia’
Di hadapan ribuan kader, Menteri Wihaji menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan kerja keras para petugas lapangan. Sebanyak 5.000 personel TPK di Kabupaten Ciamis dinilainya sebagai garda terdepan yang paling memahami rekam jejak dan dinamika kebatinan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.
“Saya ingin bertemu dan berbincang dengan para pahlawan keluarga, yaitu para kader TPK. Ibu-ibu inilah yang mengetahui persis suasana kebatinan rakyat paling bawah. Tugas mereka tidak mudah, kadang diomeli, kadang ditolak, bahkan kehujanan, tetapi tetap bekerja. Inilah para pahlawan keluarga Indonesia,” puji Wihaji diiringi riuh tepuk tangan peserta, Selasa (29/9/2026).
Sebagai pemacu semangat, Menteri Wihaji juga membagikan hadiah spontan berupa uang tunai Rp1 juta serta berbagai doorprize menarik bagi sejumlah kader TPK yang berhasil menjawab pertanyaan edukatif seputar pencegahan stunting.
SOP Baru: Beban Kerja Terukur, Bidik 1.000 Hari Pertama Kehidupan
Menteri Wihaji menegaskan bahwa intervensi stunting harus dilakukan dari hulu sebelum pasangan memiliki anak. Sasaran pendampingan TPK difokuskan secara berjenjang, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pascasalin, bayi di bawah dua tahun (baduta), hingga anak balita, dengan prioritas tertinggi pada periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Guna meningkatkan akurasi dan efektivitas kerja di lapangan, Kementerian akan memberlakukan SOP baru yang mengatur pembagian beban kerja secara terukur. Melalui skema ini, setiap petugas TPK akan memegang pemetaan data pendampingan yang jelas (who accompanies whom), yakni mendampingi sekitar 10 hingga 20 Keluarga Risiko Stunting (KRS).
Lebih lanjut, Wihaji membeberkan bahwa stunting bersifat multifaktorial dan tidak hanya seputar pemenuhan gizi atau keterbatasan ekonomi semata. Penanganannya turut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti keterbatasan akses air bersih dan buruknya sanitasi permukiman, faktor sosial akibat maraknya pernikahan dini, hingga kurangnya edukasi pola asuh seperti pemberian makanan manis berlebih pada anak yang bahkan dapat terjadi di keluarga berkecukupan.
Sinergi Bersama Badan Gizi Nasional untuk Menu Spesifik Balita
Di tingkat pusat, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga kini tengah merapikan regulasi dan berdiskusi intensif dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Diskusi ini berfokus pada penyesuaian porsi menu dan pola distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah koordinasi ini dinilai sangat mendesak mengingat karakteristik dan kebutuhan nutrisi anak balita—khususnya yang berusia di bawah dua tahun—berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan porsi makanan anak usia sekolah.
Pemkab Ciamis Sodorkan Data Sensus Posyandu dan Kesiapan SPPG
Sementara itu, Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya menyambut hangat kunjungan kerja Menteri Wihaji. Dalam pemaparannya, Herdiat memberikan gambaran geografis Ciamis yang memiliki 27 kecamatan, 258 desa, dan 7 kelurahan, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani komoditas beras dan kopi.
Mengenai dinamika pendataan stunting, Herdiat menegaskan komitmen Pemkab Ciamis yang mengandalkan metode sensus riil di lapangan melalui posyandu demi menjamin validitas data, di samping mengacu pada data survei nasional.
“Data dari posyandu Insya Allah akurat. Selisihnya hanya sekitar 4,4 persen antara hasil survei nasional dengan data kami. Kami melakukan pendataan secara sensus langsung ke warga, bukan sekadar sampel survei,” tegas Herdiat.
Herdiat menambahkan, dalam mendukung program MBG, Kabupaten Ciamis telah membentuk 199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di mana 80 unit di antaranya sudah beroperasi penuh. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ditugaskan melakukan pembinaan langsung ke tingkat kecamatan.
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Ciamis, dr. H. Yoyo, MM.Kes., dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa TPK di Ciamis mengintegrasikan tiga unsur kekuatan di desa, yaitu kader Kependudukan & KB, kader Kesehatan, serta kader Pemberdayaan Masyarakat.
Pada tahun 2026 ini, seluruh TPK Ciamis berkomitmen mengawal penuh program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) serta protokol pelaksanaan MBG 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita non-PAUD).
“Kader kami bekerja dari pintu ke pintu untuk memastikan bahwa setiap gram asupan gizi yang disalurkan pemerintah benar-benar dikonsumsi oleh sasaran yang tepat, terdata dengan valid, dan dievaluasi perkembangannya setiap bulan melalui forum rekonsiliasi data desa,” pungkas dr. Yoyo.
Usai mengarahkan para kader di Islamic Center, Menteri Wihaji bersama rombongan melanjutkan agenda kunjungan lapangan untuk meninjau langsung kondisi Keluarga Risiko Stunting (KRS) serta memastikan kelancaran pencairan insentif dan urusan administratif bagi TPK di Kabupaten Ciamis. (AST)
