SUMEDANG, pewarta.id — Praktik pengembangan akses keuangan di Kabupaten Sumedang mulai dilirik daerah lain. Pemerintah Kota Batam bersama sejumlah instansi terkait melakukan studi komparasi ke Kabupaten Sumedang untuk mempelajari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dinilai mampu menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan akses pembiayaan masyarakat.
Kegiatan studi komparasi tersebut berlangsung di Sekretariat Daerah, Pusat Pemerintahan Sumedang, Kamis (20/8/2026). Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antardaerah dalam memperluas akses keuangan sekaligus mendorong pembiayaan bagi sektor-sektor ekonomi produktif.
Studi komparasi dilakukan atas permohonan Pemerintah Kota Batam untuk mempelajari berbagai program TPAKD yang telah dikembangkan Kabupaten Sumedang. Rombongan melibatkan perwakilan OJK Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, BPKAD Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bagian Perekonomian, serta Bagian Perencanaan Keuangan Kota Batam.
OJK Tasikmalaya menilai pertukaran pengalaman tersebut penting untuk memperkuat implementasi TPAKD di masing-masing daerah. Program TPAKD tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan angka inklusi keuangan, tetapi juga harus mampu membuka akses pembiayaan yang berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Manajer OJK Tasikmalaya Putu Arya Wirasetyanta yang mewakili Kepala OJK Tasikmalaya mengatakan, TPAKD harus mampu menjadi penghubung antara potensi ekonomi daerah dengan kebutuhan akses keuangan masyarakat.
“TPAKD diharapkan menjadi katalis yang menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Putu.
Menurutnya, pertukaran praktik baik melalui studi komparasi dapat menjadi ruang bagi daerah untuk mengadopsi sekaligus mengembangkan inovasi sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Dengan pola tersebut, perluasan akses keuangan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan, tetapi turut mendorong masyarakat masuk ke sektor ekonomi produktif dan meningkatkan kesejahteraan.
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam studi komparasi tersebut yakni pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) Geotheater Rancakalong. Program ini mengintegrasikan peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan pengembangan potensi ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Konsep tersebut menunjukkan bahwa akses keuangan dapat dikembangkan bersamaan dengan potensi lokal. Masyarakat tidak hanya diberikan pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan, tetapi juga diarahkan agar memiliki akses terhadap sumber pembiayaan yang dapat mendukung aktivitas ekonominya.
Praktik lainnya adalah Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) komoditas padi. TPAKD Sumedang menangkap peluang kebutuhan pangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengembangan komoditas padi tersebut kemudian diperkuat melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Salah satu instrumen yang dimanfaatkan yakni Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) untuk mendukung kebutuhan permodalan sektor produktif.
Sementara, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Mulyani Toyibah mengatakan, program TPAKD di Sumedang dirancang agar akses keuangan memiliki keterkaitan langsung dengan potensi ekonomi daerah.
“Melalui TPAKD, kami berupaya menghubungkan potensi unggulan daerah dengan akses keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Mulyani.
Ia menyebut pengembangan Desa EKI, penguatan komoditas padi untuk menangkap peluang Program MBG, serta akses pembiayaan melalui KURDA menjadi bagian dari strategi agar program TPAKD memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata.
Menurut Mulyani, pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang.
OJK Tasikmalaya pun terus mendorong agar TPAKD tidak hanya menjadi forum koordinasi formal antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan. Lebih dari itu, TPAKD diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan di daerah dan melahirkan solusi keuangan yang sesuai dengan karakteristik sektor usaha masyarakat.
Melalui studi komparasi ini, pengalaman Kabupaten Sumedang diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Pemerintah Kota Batam dalam merancang dan mengembangkan program TPAKD di wilayahnya.
Pertukaran praktik baik antardaerah juga dinilai dapat mempercepat lahirnya inovasi dalam memperluas akses keuangan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan, ekosistem keuangan di daerah diharapkan menjadi lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan TPAKD tidak hanya diukur dari semakin banyaknya masyarakat yang mengenal layanan keuangan, tetapi juga dari sejauh mana akses tersebut mampu membuka peluang usaha, memperkuat sektor produktif, dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.***
