TASIKMALAYA, pewarta.id – Pemerintah Kota Tasikmalaya menilai sektor pariwisata daerah masih membutuhkan pembenahan serius agar mampu bersaing dengan wilayah lain di Jawa Barat. Wakil Wali Kota Tasikmalaya RD Dicky Chandra mengungkapkan, keterbatasan destinasi unggulan menjadi persoalan utama yang harus segera dicarikan solusi.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa, 6 Januari 2026, Dicky menyebut Kota Tasikmalaya saat ini masih bergantung pada Situ Gede sebagai ikon wisata. Namun demikian, aset tersebut belum sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah kota karena kewenangannya berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dicky, kondisi tersebut mendorong Pemkot Tasikmalaya untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa rapat bersama telah digelar guna membahas langkah strategis pengelolaan Situ Gede dengan melibatkan pihak provinsi, khususnya instansi pengelola sumber daya air.
Lebih jauh, Dicky menilai pariwisata Kota Tasikmalaya belum memiliki daya saing kuat jika berdiri sendiri. Oleh karena itu, konsep kerja sama operasional lintas daerah menjadi pilihan realistis untuk menggerakkan sektor pariwisata secara regional.
“Kita harus membangun kolaborasi dengan kabupaten dan kota lain. Posisi Tasikmalaya bisa menjadi pusat pergerakan wisata,” ujarnya.
Dalam kerangka kerja sama tersebut, Pemkot Tasikmalaya menekankan pentingnya integrasi sarana pendukung, terutama transportasi darat dan sistem informasi wisata. Keberadaan armada wisata dan jalur off-route dinilai dapat memudahkan mobilitas wisatawan.
Selain transportasi, Dicky juga mendorong pembentukan Tourism Information Center (TIC) sebagai pusat layanan informasi wisata. Fasilitas ini diharapkan mampu menyediakan data lengkap mengenai destinasi, kuliner khas, hingga agenda kegiatan di Kota Tasikmalaya.
“Wisatawan harus mendapatkan informasi yang jelas sejak awal, termasuk event apa saja yang sedang atau akan berlangsung,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Tasikmalaya menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tengah mengkaji pengembangan kawasan Cilembang menjadi destinasi wisata berbasis event dan kunjungan.
Dicky menilai pengembangan kawasan tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi Kota Tasikmalaya. Ia menyebut sektor parkir, perhotelan, hingga aktivitas perdagangan berpotensi ikut terdongkrak seiring meningkatnya arus wisatawan.
Terkait pembenahan Situ Gede, Dicky mengungkapkan sejumlah persoalan teknis yang perlu segera ditangani. Di antaranya adalah kerusakan infrastruktur jalan serta kondisi sumber air yang kerap mengalami penyusutan saat musim kemarau.
“Kami ingin berkomunikasi lebih intens dengan provinsi agar permasalahan ini bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Pemkot Tasikmalaya juga melihat peluang pengembangan wisata berbasis lingkungan di sekitar Situ Gede. Salah satu gagasan yang tengah dibahas adalah pembangunan arboretum dan kawasan hutan bambu yang dapat menjadi daya tarik baru.
Menurut Dicky, koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah dilakukan, dan diharapkan pada tahun 2026 sudah ada realisasi awal berupa penanaman bambu dengan dukungan anggaran dari provinsi.
Selain itu, Pemkot Tasikmalaya berencana mengajukan penanganan kawasan Situ Gede secara resmi kepada pemerintah provinsi. Apabila pengelolaan melibatkan pihak ketiga, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi sebagai pemilik aset.
“Yang terpenting bagi kami adalah manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Dicky menegaskan bahwa pengembangan pariwisata harus mampu menciptakan multiplier effect, baik dalam peningkatan pendapatan warga maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkot Tasikmalaya juga menaruh perhatian pada kejelasan batas kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat, agar program pengembangan wisata dapat berjalan efektif.
Selain Situ Gede, Pemkot Tasikmalaya turut membidik potensi pengembangan kawasan hutan melalui kerja sama dengan Perhutani untuk diwujudkan sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) yang berorientasi jangka panjang.
Tak hanya itu, aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti kawasan Balayungan juga diusulkan untuk dimanfaatkan sebagai pusat budaya atau ruang aktivitas seni. Meski bukan berada di bawah kepemilikan Pemkot, usulan tersebut telah disampaikan secara resmi.
“Surat pengusulan sudah dikirimkan. Sekarang kita menunggu respons dari provinsi,” pungkas Dicky.
