CIAMIS, pewarta.id – Dalam semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis hadir di udara melalui program “Jaksa Menyapa” bersama Radio PISS FM 102.4 Ciamis, Kamis (14/8/2025). Program ini menjadi wadah edukasi hukum langsung kepada masyarakat sekaligus sarana memperkuat keterbukaan informasi publik.
Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Raden Sudaryono, SH., MH., menegaskan bahwa kegiatan ini tidak sekadar menyemarakkan HUT RI, tetapi juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan 80 tahun lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia.
“Tahun ini Kejaksaan RI mengusung tema Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju. Kami ingin mengajak masyarakat untuk memahami sejarah, peran, dan komitmen Kejaksaan dalam penegakan hukum. Program Jaksa Menyapa adalah bentuk keterbukaan sekaligus pelayanan edukasi hukum yang lebih dekat,” ujar Raden Sudaryono.
Jejak Panjang Kejaksaan RI
Sejarah Kejaksaan RI berawal dari 19 Agustus 1945, ketika Presiden Soekarno mengumumkan susunan kabinet pertama Republik Indonesia. Dua minggu kemudian, tepatnya 2 September 1945, Gatot Tarunamihardja dilantik sebagai Jaksa Agung pertama. Pada masa awal, Kejaksaan berada di bawah Kementerian Kehakiman, hingga akhirnya resmi menjadi lembaga mandiri pada 22 Juli 1960 melalui Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960.
Tanggal 22 Juli kemudian diperingati sebagai Hari Bhakti Adhyaksa, momen penghormatan terhadap pengabdian para jaksa. Namun, pada tahun 2023, riset sejarah menemukan fakta bahwa tanggal 2 September 1945 adalah hari lahir resmi Kejaksaan RI. Melalui SK Jaksa Agung Nomor 196 Tahun 2023, tanggal tersebut kini ditetapkan sebagai Hari Lahir Kejaksaan RI.
Sejak 2024, kedua tanggal ini diperingati bersama:
-
22 Juli: Hari Bhakti Adhyaksa, fokus pada syukuran internal dan penguatan integritas.
-
2 September: Hari Lahir Kejaksaan RI, momen mengenang akar sejarah dan perjuangan.
Capaian dan Tantangan di Ciamis
Dalam kesempatan tersebut, Raden Sudaryono juga memaparkan data perkara tindak pidana umum yang ditangani Kejari Ciamis pada tahun 2024–2025.
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Kejari Ciamis
| No | Pasal yang Dilanggar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | UU Kesehatan | 13 | 20 |
| 2 | UU Narkotika | 18 | 15 |
| 3 | UU Psikotropika | 19 | 13 |
| 4 | UU Perlindungan Anak | 34 | 13 |
Kejari Ciamis mencatat peningkatan perkara pelanggaran UU Kesehatan pada 2025, namun penurunan signifikan di bidang narkotika, psikotropika, dan perlindungan anak.
“Penurunan kasus narkotika dan perlindungan anak menunjukkan hasil dari kerja sama semua pihak, termasuk edukasi hukum kepada masyarakat. Namun, kenaikan pelanggaran UU Kesehatan menjadi perhatian khusus,” jelas Raden.
Edukasi Hukum yang Merakyat
Melalui siaran radio interaktif, masyarakat dapat bertanya langsung mengenai prosedur hukum, pencegahan tindak pidana, hingga hak-hak warga negara. Menurut Raden, edukasi ini akan rutin digelar agar kesadaran hukum masyarakat semakin kuat.
Dengan semangat HUT RI ke-80, Kejari Ciamis menegaskan komitmen untuk terus bertransformasi, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan hukum yang transparan, cepat, serta berpihak pada keadilan.(*)
