Tasikmalaya,pewarta.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih memahami produk-produk investasi di pasar modal serta mampu menghindari jebakan investasi ilegal yang marak terjadi.
Sebagai rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK), OJK Tasikmalaya menggelar Sekolah Pasar Modal (SPM) khusus bagi 100 ASN dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Tasikmalaya, Singaparna, pada Rabu (24/9).
Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) serta Layanan Manajemen Strategis (LMS) OJK Tasikmalaya, Dendy Juandi, hadir mewakili Plt. Kepala OJK Tasikmalaya. Ia menyampaikan bahwa hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 80,51 persen.
Menurutnya, capaian ini menandakan akses masyarakat terhadap layanan keuangan terus meningkat, meski sektor pasar modal masih memiliki ruang yang luas untuk berkembang. “Melalui SPM ini, ASN diharapkan dapat memahami investasi pasar modal, membuka Rekening Dana Nasabah (RDN), dan menyebarluaskan literasi keuangan kepada masyarakat,” kata Dendy.
Dendy menegaskan, selama ini mayoritas masyarakat cenderung berinvestasi pada deposito atau logam mulia. Padahal, pasar modal juga menawarkan instrumen investasi yang legal dan aman. Kurangnya pemahaman sering kali dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab melalui investasi ilegal dan jebakan judi online.
Data Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mencatat sejak 2017 hingga Juni 2025, sebanyak 13.228 entitas ilegal berhasil ditutup. Rinciannya meliputi 1.811 investasi ilegal, 11.166 pinjaman online ilegal, dan 251 gadai ilegal.
“Harapan kami, ASN yang mengikuti kegiatan ini mampu menjadi investor yang cerdas dan aman, sekaligus menjadi duta literasi keuangan di lingkungannya. Dengan begitu, masyarakat akan lebih terlindungi dari praktik keuangan ilegal,” ujar Dendy menambahkan.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Atep Dadi Sumardi, mewakili Bupati Tasikmalaya menilai kegiatan ini sangat strategis. Menurutnya, Sekolah Pasar Modal adalah bagian dari upaya bersama meningkatkan literasi keuangan di daerah.
“Kegiatan ini menunjukkan komitmen Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama pemangku kepentingan untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan, khususnya pasar modal,” kata Atep.
Ia berharap para ASN yang menjadi peserta dapat mengenal lebih dalam instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Dengan begitu, mereka dapat memahami risiko sekaligus manfaatnya, serta mendorong tumbuhnya investor lokal di Kabupaten Tasikmalaya.
Selain pemaparan dari OJK, kegiatan tersebut juga menghadirkan Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Barat, Achmad Dirgantara, serta Marketing Officer MNC Sekuritas Cabang Bandung, Beni Fitriadi, sebagai narasumber.
Keduanya menyampaikan materi seputar mekanisme pasar modal, tata cara pembukaan rekening investasi, hingga strategi memilih instrumen sesuai profil risiko investor. Peserta diberi kesempatan melakukan simulasi transaksi secara langsung.
OJK menegaskan, kegiatan literasi semacam ini tidak berhenti di Tasikmalaya saja. Ke depan, pihaknya akan terus bersinergi dengan BEI, perusahaan sekuritas, serta pemerintah daerah di Priangan Timur untuk memperluas jangkauan edukasi.
Langkah ini diharapkan memberi dampak nyata dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat daerah. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak hanya bisa melindungi diri dari praktik ilegal, tetapi juga memanfaatkan peluang investasi yang sah dan menguntungkan.
Bagi ASN, pemahaman ini penting agar dapat menjadi teladan dan sumber informasi bagi lingkungan sekitarnya. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang mendorong kesadaran keuangan cerdas di tengah masyarakat.
Melalui program Sekolah Pasar Modal ini, OJK menegaskan komitmennya untuk menjadikan literasi dan inklusi keuangan sebagai fondasi menuju masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya, dan terlindungi.***
