PANGANDARAN, pewarta.id – Persoalan bau limbah yang kembali tercium menyengat di kawasan Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat, menuai keluhan dari warga hingga wisatawan. Aroma tak sedap yang diduga berasal dari aliran limbah ke laut tersebut dinilai mengganggu kenyamanan pengunjung dan mencoreng citra destinasi wisata unggulan Jawa Barat.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pangandaran, Agus Mulyana, menegaskan bahwa persoalan limbah di kawasan wisata Pangandaran tidak bisa disederhanakan dengan terus-menerus menyalahkan hotel sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab.
Menurut Agus, isu pencemaran dan bau limbah di Pangandaran sejatinya bukan persoalan baru. Namun, dalam setiap kejadian, sektor perhotelan kerap menjadi pihak yang disorot dan dijadikan “kambing hitam”, meski faktanya hampir seluruh hotel yang beroperasi telah dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan.
“Setiap kali muncul bau limbah, yang langsung dituding pasti hotel. Padahal Pangandaran ini satu kesatuan kawasan. Ada hotel, rumah penduduk, WC umum, hingga berbagai aktivitas lain yang semuanya menghasilkan limbah dan masuk ke saluran yang sama,” ujar Agus saat dihubungi, Senin (19/1/2026) malam.
Agus mengakui, pada momen musim liburan atau peak season, terjadi lonjakan aktivitas wisata yang signifikan. Kondisi tersebut berpotensi membuat kapasitas IPAL di sejumlah titik bekerja lebih berat dari biasanya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan itu tidak bisa dilepaskan dari kontribusi limbah rumah tangga dan fasilitas umum di sekitar kawasan wisata.
PHRI Pangandaran, lanjut Agus, bahkan telah melakukan pengecekan langsung di sejumlah saluran drainase yang bermuara ke pantai. Hasilnya menunjukkan bahwa sumber limbah berasal dari berbagai titik, tidak hanya dari kawasan hotel.
Keluhan juga datang dari warga sekitar Pantai Barat Pangandaran. Bau menyengat yang muncul dari saluran air disebut sangat mengganggu, bahkan membuat wisatawan enggan beraktivitas di pantai.
“Baunya itu nyengat, Pak. Mau berenang jadi tidak berani, takut gatal-gatal,” keluh seorang warga. Ia menyebut limbah dari hotel maupun perumahan sama-sama mengalir ke solokan sebelum akhirnya bermuara ke laut.
Lebih jauh, Agus menilai akar persoalan utama justru terletak pada buruknya sistem tata kelola drainase kawasan wisata. Ia menyoroti fenomena banjir yang kerap terjadi di Pantai Barat Pangandaran, bahkan ketika hujan hanya turun dalam waktu singkat.
“Hujan sebentar saja pasti banjir. Ini menunjukkan drainase tidak berjalan dengan baik,” tegasnya.
Padahal, secara karakteristik geografis, Pangandaran memiliki kontur tanah berpasir yang secara alami seharusnya mampu menyerap air dengan cepat. Fakta bahwa genangan masih kerap terjadi di sejumlah titik, menurut Agus, menjadi indikator kuat bahwa sistem saluran air tidak mampu menampung dan mengalirkan debit air secara optimal.
Agus menjelaskan, setiap hujan deras selama 30 menit hingga satu jam, sejumlah titik di kawasan wisata langsung tergenang dengan volume air yang cukup signifikan. Kondisi tersebut dinilai tidak wajar untuk kawasan pesisir seperti Pangandaran.
“Dengan karakter tanah berpasir, seharusnya air cepat meresap. Tapi kenyataannya banjir tetap terjadi. Ini menandakan ada masalah serius pada sistem drainase,” ungkapnya.
Dari sisi konstruksi dan tata air, kawasan wisata Pangandaran sejatinya berada di wilayah yang secara alami memiliki titik pembuangan air yang jelas, yakni sungai besar yang melintang di depan kawasan wisata serta laut yang mengelilingi wilayah tersebut.
“Sungai dan laut itu titik terendah. Secara teori, air hujan seharusnya mengalir ke sana. Tapi jika banjir masih terjadi, artinya distribusi aliran air tidak berjalan sebagaimana mestinya,” jelas Agus.
Ia menambahkan, kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa hingga kini belum ada perencanaan drainase yang menyeluruh dan terintegrasi di kawasan wisata Pangandaran, termasuk pengukuran elevasi, penentuan titik terendah, serta kejelasan saluran induk pembuangan air.
“Harusnya ada blueprint yang jelas. Saluran ini ke mana, titik terendahnya di mana, induknya buang ke mana. Sampai sekarang itu belum terlihat,” imbuhnya.
Fakta bahwa banjir dan bau limbah masih terus berulang di kawasan yang dikelilingi laut dan sungai menjadi bukti bahwa sebagian besar sistem drainase yang ada belum berfungsi optimal dan membutuhkan penataan serius.
Atas kondisi tersebut, PHRI Pangandaran mendesak Pemerintah Daerah Pangandaran untuk segera mengambil langkah konkret dengan menyusun rencana induk (masterplan) drainase dan sistem pembuangan limbah yang terintegrasi.
PHRI berharap, dengan adanya penataan menyeluruh, persoalan bau limbah, banjir, dan potensi pencemaran lingkungan dapat ditangani secara berkelanjutan, sehingga kenyamanan wisatawan tetap terjaga dan citra Pantai Barat Pangandaran sebagai destinasi wisata unggulan tidak terus tercoreng. [gp_idg]
