PANGANDARAN, pewarta.id – Ketidakpastian hasil tangkapan dan perubahan kondisi cuaca menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan nelayan di Kabupaten Pangandaran. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengelola pendapatan dan mempersiapkan keuangan jangka panjang menjadi kebutuhan penting agar kesejahteraan keluarga nelayan tetap terjaga.
Upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir itu mulai didorong melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang dikembangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Desa Karangjaladri, Kabupaten Pangandaran.
Melalui program tersebut, nelayan tidak hanya didorong untuk mengenal layanan keuangan formal, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai pengelolaan keuangan keluarga, perencanaan masa tua, hingga kewaspadaan terhadap berbagai praktik keuangan ilegal.
Penguatan literasi keuangan itu dilakukan melalui kegiatan edukasi di Gedung Kampung Nelayan Merah Putih, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti 80 perwakilan koordinator nelayan dari berbagai rukun nelayan di Kabupaten Pangandaran.
Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, mengatakan karakteristik pekerjaan nelayan membutuhkan pendekatan pengelolaan keuangan yang berbeda. Sebab, pendapatan mereka sangat dipengaruhi kondisi cuaca, hasil tangkapan, serta akses terhadap pasar.
Menurutnya, penguatan pemahaman keuangan menjadi penting agar nelayan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki persiapan menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.
“Di balik setiap hasil tangkapan, terdapat kerja keras dan berbagai ketidakpastian yang dihadapi para nelayan, mulai dari kondisi cuaca, hasil tangkapan, hingga akses pasar. Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan bahwa pembangunan kawasan pesisir juga diiringi dengan penguatan pemahaman dan akses keuangan, agar masyarakat nelayan semakin siap memenuhi kebutuhan hari ini sekaligus merencanakan masa depannya,” ujar Nofa dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam edukasi tersebut adalah perencanaan keuangan hari tua. Nelayan diperkenalkan dengan program dana pensiun yang dapat diikuti pekerja mandiri, sehingga persiapan masa tua tidak hanya menjadi kebutuhan pekerja formal.
Dengan pengelolaan pendapatan sejak usia produktif, nelayan diharapkan dapat membangun kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan sesuai kemampuan, terutama ketika memperoleh hasil tangkapan yang lebih baik.
Selain itu, OJK juga memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan keluarga serta risiko penipuan keuangan, pinjaman daring ilegal, dan tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan tidak wajar.
Sementara itu, bank bjb Kantor Cabang Pangandaran memperkenalkan berbagai produk dan layanan keuangan formal yang dapat dimanfaatkan masyarakat nelayan, mulai dari tabungan, layanan transaksi hingga pembiayaan produktif.
Sebelum program dikembangkan, OJK Tasikmalaya telah melakukan survei awal untuk mengetahui tingkat literasi keuangan, kepemilikan produk jasa keuangan, serta kebutuhan finansial masyarakat nelayan. Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan materi edukasi dan perluasan akses keuangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir.
Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran, Wagiso, menilai peningkatan kapasitas keuangan masyarakat menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurutnya, pembangunan kawasan nelayan tidak cukup hanya mengandalkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola ekonomi keluarga juga harus menjadi perhatian.
“Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga tentang membangun masa depan masyarakat pesisir. Kami menyambut baik sinergi bersama OJK dan industri jasa keuangan, karena penguatan kawasan nelayan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan dan mempersiapkan masa depan keluarganya,” kata Wagiso.
Pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif tersebut merupakan bagian dari sinergi OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam mendukung program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Ke depan, edukasi dan pendampingan akan terus didorong agar masyarakat Desa Karangjaladri semakin mudah mengakses layanan keuangan formal sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonominya.
Melalui upaya tersebut, penguatan ekonomi nelayan Pangandaran diharapkan tidak hanya bertumpu pada hasil tangkapan laut, tetapi juga didukung kemampuan mengelola pendapatan, membangun ketahanan finansial, dan mempersiapkan kesejahteraan keluarga untuk masa depan.***
