CIAMIS, pewarta.id — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan resmi memindahkan arah kebijakan kesehatan nasional. Pendekatan yang selama ini berfokus pada pengobatan (kuratif) kini digeser secara masif ke arah pencegahan (preventif) dan deteksi dini melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Langkah strategis tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, saat menggelar kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus di RSUD Ciamis pada Senin (21/9/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari maraton sosialisasi dan monitoring CKG di 29 provinsi, termasuk safari lintas daerah Priangan Timur mulai dari Pangandaran, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, hingga Garut.
Gagasan pergeseran paradigma dari hilir ke hulu ini dilandasi oleh dua tantangan besar kesehatan nasional: tingginya angka penularan Tuberkulosis (TB) dan melonjaknya penderita gagal ginjal kronis di usia muda akibat penyakit degeneratif yang tidak terdeteksi.
Putus Rantai Penularan TB Melalui Terapi Pencegahan
Dalam penanganan Tuberkulosis, Wamenkes mengapresiasi kinerja fasilitas kesehatan yang berhasil mendongkrak penemuan kasus TB secara nasional dari 48 persen pada 2020 menjadi 80 persen (867 ribu kasus teridentifikasi) pada tahun lalu. Jawa Barat pun dicatat sebagai salah satu provinsi dengan performa penanganan TB terbaik.
Meski demikian, angka penularan dinilai masih tinggi karena penanganan selama ini berfokus pada pasien yang sudah terlanjur sakit. Untuk memutus rantai penularan secara drastis dalam tiga tahun ke depan, Kemenkes menggenjot skema Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kontak erat—khususnya mereka yang tinggal serumah dengan penderita.
“Kenapa kasus TB masih tinggi? Karena TB itu penyakit menular. Melalui CKG, kontak erat yang tinggal serumah kita periksa. Kalau tidak sakit, langsung dikasih obat pencegahan; kalau sakit, baru diobati. Kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru beberapa bulan kemudian. Masyarakat sering enggan minum obat pencegahan karena merasa tidak sakit. Padahal, kalau sumber penularan di pasar atau lingkungan rumah hilang, daerah itu bisa bebas TB,” tegas dr. Benjamin, saat memberikan arahan di Aula Gedung Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Senin (21/9/2026).
Meskipun menyasar target cakupan TPT sebesar 72 persen pada tahun ini, realisasinya secara nasional baru menyentuh angka 12 persen. Pemerintah mengejar sisa target tersebut dalam tiga bulan terakhir dengan menyiapkan alokasi anggaran khusus pencegahan di bawah Ditjen P2P Kemenkes, didukung kolaborasi lintas sektor hingga tingkat Puskesmas.
Miris Gagal Ginjal Usia Muda, Bebankan Negara Rp13 Triliun
Selain penanganan TB, program CKG yang digagas pada era Presiden Prabowo Subianto ini difokuskan pada deteksi dini penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi dan diabetes melitus.
Saat meninjau RSUD Ciamis, dr. Benjamin menemukan fakta miris terkait pasien berusia 16 dan 25 tahun yang sudah harus menjalani proses cuci darah (hemodialisis) akibat hipertensi dan diabetes yang tak terdeteksi sejak dini.
“Tadi saya lihat anak umur 16 tahun sudah cuci darah, ada yang umur 25 tahun sudah rutin cuci darah. Di Indonesia sekarang ada 156 ribu orang yang harus cuci darah. Negara mengeluarkan biaya lebih dari Rp13 triliun hanya untuk layanan cuci darah. Padahal, kalau hipertensi dan gula darahnya dideteksi serta diobati sejak awal melalui CKG, mereka tidak perlu merusak ginjalnya di usia produktif,” jelas Wamenkes.
Ia menambahkan, kelainan pankreas bawaan pada anak atau hipertensi yang hanya bergejala sakit kepala ringan sering kali diabaikan hingga tekanan darah melonjak tinggi dan merusak fungsi organ vital.
CKG Tembus 100 Juta Peserta, RSUD Ciamis Perkuat Layanan Hulu
Hingga September 2026, capaian penjangkauan program CKG secara nasional telah menembus 100 juta orang—meningkat pesat dibanding capaian tahun lalu sebanyak 70 juta orang. Kemenkes optimistis target 130 juta orang bakal terlampaui pada akhir Desember mendatang.
Direktur RSUD Ciamis, dr. H. Bayu Yudiawan, M.M., menyambut positif penguatan fungsi pencegahan ini. Menurutnya, pembiayaan kesehatan nasional selama ini menyerap anggaran sangat besar untuk penyakit katastropik yang dampaknya merusak kondisi sosial-ekonomi keluarga.
“Strateginya memang harus di hulu, yaitu promotif dan preventif, baru kemudian kuratif. Kata kuncinya adalah tahu dulu kondisi kesehatannya sejak dini. Jangan sampai kita terus melihat anak di bawah 30 tahun harus bergantung pada mesin cuci darah atau usia di bawah 50 tahun kehilangan produktivitasnya,” ujar Bayu.
Guna mendukung penguatan kesehatan masyarakat secara holistik, RSUD Ciamis kini terus melakukan ekspansi layanan medis untuk penyakit katastropik, mencakup penanganan kanker, jantung, stroke, nefrologi, hingga kesehatan ibu dan anak.
Integrasi antara deteksi dini di tingkat Puskesmas melalui CKG dan kesiapan penanganan di rumah sakit daerah diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup sekaligus melindungi kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan. (AST)
