CIAMIS, pewarta.id — Kabupaten Ciamis kini berada di persimpangan jalan yang penuh tantangan. Di satu sisi, daerah yang didominasi sektor pertanian ini tengah berjuang menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan. Di sisi lain, Ciamis harus mengakselerasi penanganan ancaman kesehatan masyarakat, khususnya wabah Tuberkulosis (TB), yang terbukti tak hanya menggerogoti fisik penderitanya tetapi juga berpotensi memicu kemiskinan baru.
Kondisi komprehensif tersebut dipaparkan langsung oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, dan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR, dalam pertemuan koordinasi strategi kesehatan dan pembangunan daerah di Ciamis yang berlangsung di Aula Gedung Setda Kabupaten Ciamis, Senin (21/9/2026).
Tekanan Fiskal dan Dilema Infrastruktur Kesehatan
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengungkapkan, kemampuan keuangan daerahnya mengalami kontraksi yang sangat tajam dalam beberapa tahun terakhir. APBD Ciamis merosot drastis hingga 25,8 persen—dari yang sebelumnya mencapai Rp3,1 triliun pada 2019, kini menyusut menjadi hanya Rp2,3 triliun. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbilang kecil, yakni sekitar Rp376 miliar, Ciamis sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk menggerakkan roda pembangunan.
Penyusutan anggaran ini berdampak langsung pada sektor pelayanan dasar. Tercatat, sebanyak 22 dari 84 Puskesmas Pembantu (Pustu) di Ciamis dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai. Pemkab Ciamis telah mengajukan usulan renovasi untuk 7 unit Puskesmas sejak 2025, namun realisasi kucuran anggaran pusat maupun provinsi diperkirakan baru turun pada 2027 mendatang.
“Sebanyak 60 persen penduduk Ciamis adalah petani yang mengandalkan kesuburan tanah dan ketersediaan air. Keterbatasan APBD tentu membatasi ruang gerak kita. Namun, lewat efisiensi dan pengelolaan yang tepat, kemantapan jalan daerah kita masih bisa dipertahankan di angka 90,14 persen,” ungkap Herdiat.
Menembus Benteng TB dari Rumah ke Rumah
Di tengah keterbatasan fisik bangunan fasilitas kesehatan, penanganan kasus TB tetap menjadi prioritas utama. Melalui program Active Case Finding (ACF) periode Juli hingga September 2026, petugas menyisir populasi berisiko dan menjangkau 18.000 peserta skrining. Hasilnya, ditemukan 365 kasus positif TB dan teridentifikasi 1.321 orang kontak erat serumah. Dari jumlah tersebut, 52 orang di antaranya telah memulai terapi pengobatan.
Guna memperkuat upaya pencegahan di tingkat tapak, Pemkab Ciamis bersiap meluncurkan deklarasi Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis secara serempak di seluruh wilayah.
Kemendagri: TB Bukan Cuma Masalah Medis, Tapi Ancaman Ekonomi
Menanggapi situasi di daerah, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penanganan TB tidak boleh dipandang sekadar sebagai isu kesehatan teknis di Dinas Kesehatan atau Puskesmas semata. TB adalah masalah ketahanan ekonomi nasional yang harus dikeroyok secara lintas sektor.
Berdasarkan data statistik Kemenkes dan Kemendagri, sebanyak 5 hingga 6 persen pekerja yang terinfeksi TB berisiko tinggi kehilangan pekerjaan akibat kemerosotan fisik. Kondisi ini memicu anjloknya derajat kesejahteraan keluarga secara drastis—bahkan mampu menggeser posisi ekonomi keluarga dari desil 7 meluncur bebas ke desil 4 (kategori rentan miskin).
“Satu pasien TB tidak hanya menderita secara fisik, tetapi berdampak langsung pada produktivitas hingga empat anggota keluarga lainnya. Gangguan kesehatan pada satu anggota keluarga berpotensi merusak stabilitas ekonomi rumah tangga. Jika tidak ditangani serius dari sekarang, kemiskinan akibat penyakit ini akan mengancam target Indonesia Emas 2045,” tegas Akhmad Wiyagus.
Wiyagus menekankan pentingnya komitmen daerah untuk mengunci penganggaran penanganan TB ke dalam dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemkab Ciamis sendiri telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar dalam RKPD untuk mendukung gerakan pengentasan TB.
Transformasi Pengobatan dan Resep Gotong Royong Ciamis
Guna meningkatkan kepatuhan pasien dan kontak erat, pemerintah pusat kini telah menaikkan fleksibilitas prosedur Terapi Pencegahan TB (TPT). Jika dulu pengobatan membutuhkan konsumsi obat harian yang melelahkan, kini tata laksana TPT dipermudah menjadi satu kali seminggu selama tiga bulan. Pola baru ini diharapkan mampu memutus stigma dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat tanpa rasa takut.
Wamendagri juga mengapresiasi peran vital para kader kesehatan di lapangan yang menjadi ujung tombak pemantauan pengobatan hingga ke pintu-pintu rumah warga.
Menariknya, di tengah himpitan anggaran, Ciamis justru membuktikan bahwa partisipasi publik mampu menutupi celah keterbatasan fiskal. Ciamis berhasil menyabet penghargaan internasional sebagai Kota Kecil Terbersih di ASEAN dan menduduki peringkat ketiga tata kelola sampah se-Jawa dan Bali berkat keaktifan 282 bank sampah berbasis warga.
Tak hanya itu, potensi kedermawanan sosial masyarakat melalui Baznas Ciamis yang mencapai Rp30 miliar per tahun kini disinergikan dari bantuan konsumtif menjadi bantuan produktif di sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi.
Melalui integrasi kebijakan pusat-daerah, kemudahan akses medis, serta semangat gotong royong warga yang kuat, Ciamis optimistis mampu melindungi kesehatan masyarakatnya sekaligus menjaga benteng perekonomian daerah. (AST)
