KOTA TASIKMALAYA, pewarta.id – Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan verifikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Cipedes menjadi sorotan serius pemerintah setempat. Camat Cipedes, Cecep Ridwan, S.STP., M.E., menilai kondisi ini sebagai tantangan besar di tengah upaya percepatan transformasi layanan publik berbasis digital.
Cecep Ridwan mengungkapkan bahwa meskipun kepemilikan KTP elektronik di wilayahnya sudah hampir merata, namun kesadaran masyarakat untuk beralih ke identitas digital masih tergolong rendah.
“Kalau KTP elektronik sebenarnya sudah hampir semua warga memilikinya. Tapi untuk IKD, partisipasi masyarakat masih rendah. Banyak warga yang belum memahami pentingnya identitas digital ini,” Kata Cecep Ridwan usai Rakor dengan Ketua RW dan RT se Kelurahan Sukamanah, Senin (29/06/2026).
Menurutnya, rendahnya angka verifikasi IKD bukan semata karena kendala teknis, melainkan lebih pada minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat jangka panjang dari digitalisasi administrasi kependudukan.
IKD sendiri digadang-gadang menjadi kunci utama dalam mempermudah akses berbagai layanan publik, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pengurusan administrasi pemerintahan secara lebih cepat dan efisien.
“Seringkali masyarakat baru menyadari pentingnya dokumen kependudukan ketika berada dalam kondisi mendesak, seperti melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau mengurus bantuan sosial. Padahal IKD ini ke depan akan menjadi kebutuhan utama dalam pelayanan publik,” jelasnya.
Ia menambahkan, rendahnya kesadaran ini menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama dalam mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pemerintah Kecamatan Cipedes pun terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan angka aktivasi dan verifikasi IKD. Peran RT dan RW dinilai sangat strategis dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.
“Kami mengajak seluruh pengurus RT dan RW untuk aktif menyosialisasikan pentingnya IKD kepada masyarakat. Ini bukan sekadar program, tetapi bagian dari transformasi menuju pelayanan publik yang lebih modern dan efisien,” tegas Cecep.
Selain itu, pihak kecamatan juga membuka layanan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses aktivasi IKD, baik dari sisi teknis maupun pemahaman.
Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kecamatan Cipedes berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam verifikasi IKD dapat meningkat secara signifikan, sehingga seluruh warga dapat menikmati kemudahan layanan publik di era digital.
“Kalau masyarakat sudah sadar dan mau beradaptasi, maka pelayanan publik akan jauh lebih cepat, transparan, dan akurat,” pungkasnya.
