TASIKMALAYA, pewarta.id — Pemerintah Indonesia menghadapi ancaman serius dalam penanganan Tuberkulosis (TB). Dari perkiraan total kasus nasional, baru sekitar 867.000 penderita yang berhasil terdeteksi dan masuk sistem pengobatan. Artinya, diperkirakan ada 300.000 warga berstatus positif TB yang belum terdiagnosis dan masih bebas beraktivitas di ruang publik tanpa menyadari potensi penularannya.
Kondisi mengkhawatirkan tersebut diungkapkan Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR, saat menggelar kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya pada Selasa (22/9/2026). Safari kesehatan lintas Priangan Timur ini menjadi momentum bagi Kementerian Kesehatan untuk mengubah paradigma penanganan TB, dari sekadar mengobati pasien di rumah sakit menuju aksi pencegahan proaktif di hulu.
Benjamin menegaskan, tingginya angka penularan TB selama ini dipicu oleh abainya penelusuran terhadap kontak erat pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan kerap berfokus pada pengobatan orang yang sudah sakit, namun abai melacak keluarga atau rekan kerja yang berinteraksi langsung.
“Masih ada sekitar 300.000 orang positif yang belum terdeteksi. Mereka ke mall, ke masjid, kemanapun ketemu kita, berkeliaran. Yang paling parah lagi, kontak erat enggak diperiksa. Udah enggak diperiksa, otomatis enggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita enggak tahu. Kalau cuma ngobatin orang sakit tanpa mencegah, angka kasus akan manteng atau naik terus,” ujar Benjamin.
Untuk memutus mata rantai tersebut, Kemenkes mendorong para kepala daerah memimpin langsung pelacakan kontak erat secara masif di wilayah masing-masing. Indonesia bahkan bersiap menggelar pemindaian atau skrining massal menggunakan Rontgen (X-ray) secara masif mulai tahun 2026, meniru langkah sukses Jepang yang telah menerapkan strategi serupa sejak dekade 1960-an.
“Di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk di-X-ray. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026? Saya ke seluruh provinsi tak ada capeknya karena butuh wali kota dan bupati untuk awasi ini. Begitu kontak erat diperiksa dan dikasih obat pencegahan, yang sakit diobati, target kita 2029 kasus TB turun 50 persen,” tegas Wamenkes.
Langkah percepatan penanganan kesehatan ini direspons cepat oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyatakan kesiapan daerahnya untuk menyelaraskan program lokal dengan kebijakan pusat melalui modernisasi RSUD dr. Soekardjo serta penguatan pendataan berbasis digital hingga tingkat Dasawisma.
“Kota Tasikmalaya berkomitmen mewujudkan Asta Cita melalui pilar kesehatan. Lewat inovasi aplikasi Si Kawan PKK yang dikelola kader di lapangan, kita lakukan pemetaan geospasial. Data lokal ini siap kita integrasikan langsung melalui API ke sistem SITB Kementerian Kesehatan agar penanganan penyakit menular dan pemetaan kesehatan warga berjalan presisi,” kata Viman.
Melalui sinergi data terintegrasi antara aplikasi daerah dan Kemenkes, Pemkot Tasikmalaya optimistis pelacakan kasus TB serta penjangkauan kontak erat di tingkat akar rumput dapat dilakukan secara real-time, sekaligus memperkuat ekosistem pencegahan penyakit sejak dari hulu. (AST)
