CIAMIS, pewarta.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2 persen dari target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kepala Disdukcapil Ciamis, Yayan Muhamad Supyan, mengungkapkan bahwa IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
“Identitas Kependudukan Digital ini sangat penting. Kami mendapat target dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230 ribu hingga 250 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa,” ujarnya.
Capaian Masih Rendah, Evaluasi Terus Dilakukan
Yayan menjelaskan, capaian IKD hingga minggu lalu masih berada di kisaran 2 persen. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memantau progres, termasuk rencana evaluasi lanjutan yang dijadwalkan setiap pekan.
“Untuk minggu ini memang belum kami evaluasi. Rencananya hari Jumat akan kita lihat kembali capaian dan progresnya, terutama hasil kolaborasi dengan berbagai pihak di lapangan,” jelasnya.
Kerja sama lintas sektor menjadi salah satu strategi utama, termasuk menggandeng Dinas Sosial serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Gandeng Pendamping Sosial, Sasar Penerima Bansos
Dalam upaya percepatan, Disdukcapil menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping PKH dan TKSK di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD.
“Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan. Biasanya layanan aktivasi kami buka mulai pukul 13.00 WIB agar lebih terfokus,” katanya.
Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
Sejumlah Kendala Jadi Penghambat
Meski sosialisasi telah dilakukan sejak setahun lalu, minat masyarakat terhadap IKD masih tergolong rendah. Yayan menyebutkan beberapa faktor utama yang menjadi kendala, di antaranya:
- Minimnya kesadaran kebutuhan IKD
Banyak warga merasa belum membutuhkan identitas digital dan masih nyaman menggunakan KTP elektronik fisik. - Rendahnya literasi digital
Terutama pada kelompok lansia dan masyarakat pedesaan yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. - Perangkat tidak mendukung
Sebagian masyarakat masih menggunakan ponsel dengan spesifikasi yang belum kompatibel. - Tidak memiliki atau lupa email
Namun hal ini sudah diantisipasi dengan solusi aktivasi melalui sistem barcode manual. - Keterbatasan jaringan internet
Beberapa wilayah masih memiliki kualitas jaringan yang kurang memadai.
“Mayoritas masyarakat kita masih di pedesaan. Penggunaan HP pun masih sebatas komunikasi dasar seperti telepon dan pesan. Jadi digitalisasi belum menjadi kebutuhan utama,” paparnya.
IKD Jadi Kunci Akses Layanan Digital ke Depan
Meski demikian, Disdukcapil terus mendorong masyarakat untuk segera mengaktifkan IKD karena akan menjadi kunci dalam berbagai layanan ke depan, termasuk akses bantuan sosial berbasis digital.
Menurut Yayan, ke depan masyarakat yang ingin mendaftar bantuan sosial secara mandiri melalui sistem digital harus sudah memiliki IKD agar datanya dapat terhubung.
“Kalau tidak aktivasi IKD, nanti tidak bisa terkoneksi dengan sistem digital bansos. Jadi ini penting sekali,” tegasnya.
Target Ambisius, Didorong Capai 90 Persen
Pemerintah daerah sendiri menargetkan capaian aktivasi IKD bisa meningkat signifikan dalam waktu dekat. Bahkan, Sekretaris Daerah menargetkan hingga 90 persen aktivasi pada bulan Mei.
“Targetnya memang tinggi, tapi kami optimistis. Saat ini sudah mulai terlihat antusiasme masyarakat datang ke kecamatan untuk aktivasi IKD,” ungkap Yayan.
Imbauan untuk Masyarakat
Disdukcapil Ciamis mengimbau seluruh masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik untuk segera mengaktifkan IKD melalui layanan yang tersedia di kecamatan masing-masing.
“Ke depan, IKD akan dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi. Jadi lebih baik diaktifkan sejak sekarang,” pungkasnya.
Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, diharapkan percepatan digitalisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Ciamis dapat segera terwujud dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.
