CIAMIS, Pewarta.id – Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kembali pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.I.P., M.Si., di Gedung Hok Tek Bio, Kabupaten Ciamis, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat pentingnya pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika kehidupan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Agun Gunandjar Sudarsa sempat menyampaikan materi secara langsung. Namun, karena harus memenuhi panggilan mendadak, penyampaian materi selanjutnya dilanjutkan oleh Mohamad Ijudin, M.Pd., Fasilitator Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Ciamis.
Mohamad Ijudin mengatakan, sosialisasi Empat Pilar MPR RI memiliki arti penting karena pemahaman masyarakat terhadap dasar negara dan nilai-nilai kebangsaan masih perlu terus diperkuat.
Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami substansi Pancasila, konstitusi, NKRI, maupun filosofi Bhinneka Tunggal Ika.
“Persoalan Empat Pilar ini menjadi sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Ciamis. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang perlu mendapatkan pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika,” ungkap Ijudin.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan negara lain, baik dari sisi ideologi, filosofi maupun dasar negara. Karena itu, pendidikan dan literasi wawasan kebangsaan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan.
Ijudin berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari MPR RI, pemerintah daerah, lembaga pendidikan hingga elemen masyarakat.
“Ke depan, kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan oleh siapa pun, bukan hanya MPR RI, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Sebab, penguatan wawasan kebangsaan sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Lebih jauh, Ijudin menekankan bahwa Pancasila harus dipahami secara esensial, bukan sekadar dihafalkan sebagai rangkaian lima sila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus tercermin dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari.
Ia menguraikan, sila pertama mengajarkan masyarakat untuk menjalankan ajaran agama dan menjunjung nilai ketuhanan. Sila kedua mengarahkan setiap individu agar memiliki akhlak, adab, dan budi pekerti. Sementara sila ketiga menjadi landasan untuk menjaga persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan.
Adapun sila keempat, menurutnya, harus diwujudkan melalui demokrasi yang berkualitas dengan melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas.
“Harapan kita, Pancasila tidak hanya menjadi tulisan atau sekadar bacaan, tetapi benar-benar dipahami maknanya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika sila pertama sampai keempat dilaksanakan dengan baik, insyaallah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila kelima dapat semakin terwujud,” tegasnya.
Ijudin juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketenangan dan kondusivitas di tengah berbagai dinamika persoalan nasional. Ia berharap perkembangan berbagai isu di tingkat pusat dapat disikapi secara bijak dengan tetap menghormati proses hukum dan kewenangan lembaga terkait.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Ciamis, Dr. Sumadi, menyoroti pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama sebagai salah satu wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Ia menyebut Kabupaten Ciamis memiliki modal sosial yang kuat dalam menjaga toleransi. Salah satu contohnya terlihat di Kampung Lebak, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, yang dikenal sebagai Kampung Kerukunan.
Di kawasan tersebut, sejumlah tempat ibadah dari berbagai agama berdiri berdampingan, mencerminkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
“Mengapa disebut Kampung Kerukunan? Karena di sini terdapat tempat ibadah dari berbagai agama, seperti Islam, Khonghucu, dan Kristen, yang hidup berdampingan,” ungkap Sumadi.
Menurutnya, keberadaan Kampung Kerukunan menjadi gambaran bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi kekuatan apabila dilandasi sikap toleransi, saling menghargai, dan semangat persaudaraan.
Melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut, diharapkan masyarakat tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan perjuangan mereka melalui penguatan persatuan, kepedulian sosial, toleransi, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Sebab, menjaga keutuhan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat.(ast)
