Garut, Pewarta.id.- Sejumlah orang tua siswa baru SMAN 19 Garut mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian atribut sekolah dan sumbangan. Pasalnya, nominal pungutan yang dipatok dinilai sangat membebani para wali murid, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Berdasarkan pengakuan dari beberapa orang tua siswa, besaran biaya pengadaan seragam dan berbagai pungutan lainnya berkisar antara Rp2 juta hingga Rp4 juta per siswa. Angka tersebut dirasa cukup fantastis bagi mereka yang harus membayarnya di awal tahun ajaran baru, di luar biaya kebutuhan sekolah lainnya seperti buku dan perlengkapan belajar.
“Kami sebagai orang tua merasa sangat terbebani dengan angka yang mencapai jutaan rupiah itu, tepatnya berkisar antara Rp2 juta sampai Rp4 juta. Nominal segitu untuk ukuran kami sangat besar dan memberatkan, apalagi dibebankan di awal masuk sekolah ketika pengeluaran sedang banyak-banyaknya,” ungkap salah satu orang tua siswa yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (6/10).
Menurut mereka, meski pihak sekolah atau komite sering kali menyebut pembayaran tersebut sebagai sumbangan atau hasil kesepakatan, pada praktiknya nominal dan tenggat waktu pembayaran terkesan ditentukan secara sepihak dan bersifat wajib bagi seluruh siswa baru.
Kondisi ini membuat sebagian wali murid kebingungan mencari pinjaman demi melunasi biaya tersebut, khawatir anak mereka mendapatkan perlakuan berbeda di sekolah jika tidak segera membayar.
Para orang tua berharap ada perhatian serius dari pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, agar aturan mengenai larangan penjualan seragam atau pungutan berkedok sumbangan di sekolah negeri dapat ditegakkan secara tegas, sehingga tidak menyulitkan masyarakat kecil.
Pihak SMA Negeri 19 Garut memberikan klarifikasi resmi terkait informasi yang beredar mengenai penyediaan pakaian seragam bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Langkah ini diambil sebagai bentuk keterbukaan informasi, transparansi, serta tanggung jawab administratif sekolah kepada publik dan orang tua siswa.
Kepala SMAN 19 Garut, Agus Hilman, menegaskan bahwa pihak sekolah sama sekali tidak pernah melaksanakan kegiatan penjualan pakaian seragam secara langsung, baik kepada peserta didik maupun kepada orang tua atau wali murid.
Dalam penjelasannya, Agus menyampaikan bahwa segala proses pemesanan, penyediaan, pembayaran, hingga transaksi terkait pakaian seragam sepenuhnya ditangani oleh pihak ketiga. Sekolah tidak bertindak sebagai penjual, pelaksana transaksi, atau menjadikan pengadaan tersebut sebagai kegiatan komersial.
Keberadaan pihak penyedia tersebut disampaikan sekolah semata-mata sebagai alternatif untuk membantu orang tua dan peserta didik yang memerlukan kemudahan dalam memperoleh seragam sesuai ketentuan. Pihak sekolah menegaskan bahwa pembelian melalui pihak ketiga ini tidak bersifat wajib. Orang tua dan peserta didik diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhan seragam melalui sumber lain, asalkan tetap mematuhi aturan mengenai jenis, model, atribut, dan ketentuan seragam yang berlaku.
Selain itu, SMAN 19 Garut berkomitmen untuk terus menjaga transparansi, kewajaran, serta akuntabilitas tanpa memberikan tekanan atau paksaan apa pun kepada peserta didik maupun wali murid. Sebagai langkah evaluasi, sekolah akan meninjau kembali mekanisme penyampaian informasi dan pelaksanaan penyediaan seragam agar ke depannya menjadi jauh lebih tertib dan selaras dengan arahan Dinas Pendidikan.
Menutup keterangannya, Agus Hilman menyatakan bahwa SMAN 19 Garut bersikap kooperatif dan siap menerima arahan, pembinaan, maupun rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI sebagai bahan perbaikan tata kelola sekolah. Pihak sekolah turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas segala perhatian serta pembinaan yang diberikan demi peningkatan mutu pelayanan pendidikan. (Slamet Timur).
