CIAMIS, pewarta.id — Nasib petani di Kabupaten Ciamis kembali menjadi perhatian serius. Ancaman kekeringan saat musim kemarau dan banjir ketika musim hujan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi ribuan petani, khususnya di wilayah Ciamis bagian selatan.
Keluhan tersebut mengemuka dalam kegiatan peninjauan dan dialog bersama petani yang dihadiri sejumlah pihak, mulai dari perwakilan pemerintah provinsi, Balai Wilayah Sungai (BWS), DPRD Kabupaten Ciamis, hingga organisasi petani Tani Merdeka.
Ketua Petani Merah Putih Ciamis, KH Aos Abdul Aziz, mengatakan pihaknya terus memperjuangkan aspirasi petani dengan menghadirkan para pemangku kebijakan langsung ke lokasi pertanian.
“Intinya kami hadir di lokasi ini sebagai bentuk perjuangan untuk mendatangkan para pemangku kepentingan agar bisa membantu menyelesaikan atau mengurangi permasalahan yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan utama yang selama ini dihadapi petani adalah ketidakstabilan pasokan air. Saat musim kemarau, petani kesulitan mendapatkan air untuk irigasi, sementara ketika musim hujan justru banyak lahan pertanian yang terendam banjir.
“Keluhannya ada dua. Ketika musim kemarau tidak ada air, sementara saat musim hujan air terlalu banyak hingga terjadi banjir,” katanya.
Mayoritas masyarakat di wilayah tersebut merupakan petani padi yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Karena itu, para petani berharap adanya solusi nyata agar produktivitas pertanian tetap terjaga sepanjang tahun.
“Harapannya tentu panen bisa melimpah, air tidak kekurangan ketika musim kemarau, dan saat musim hujan pun panen tetap bisa berjalan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai NasDem, Endang Cahyadi, mengungkapkan bahwa persoalan irigasi menjadi perhatian penting karena menyangkut keberlangsungan ribuan hektare lahan pertanian.
Ia menjelaskan, sedikitnya lebih dari 5.000 hektare sawah di wilayah Ciamis selatan terancam kekeringan saat musim kemarau. Sementara pada musim hujan, sekitar 2.000 hektare lahan rawan terendam banjir.
“Usulan dari masyarakat intinya agar dipermudah dalam pemenuhan kebutuhan air ketika kemarau. Jika irigasi sekunder tidak mampu mengairi sawah, maka petani berharap dipermudah mengambil sumber air menggunakan mesin pompa,” jelasnya.
Menurut Endang Cahyadi, selama ini masyarakat menggunakan cara tradisional dengan membendung aliran Sungai Cilisung untuk memenuhi kebutuhan air pertanian. Langkah tersebut dinilai sangat membantu ketika debit air mulai menurun akibat cuaca ekstrem.
“Ketika alam sudah tidak mendukung, salah satu caranya adalah menahan air supaya bisa menjadi sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengairi sawah,” katanya.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, DPRD Ciamis bersama stakeholder terkait juga tengah mengusulkan sejumlah program, di antaranya pembangunan jaringan irigasi air tanah (JIAT) di beberapa titik wilayah pertanian.
“Kami sedang mengusulkan sekitar 23 titik JIAT di wilayah Ciamis, dan enam titik di wilayah Lakbok dan sekitarnya,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi petani di wilayah selatan Jawa Barat, khususnya Kabupaten Ciamis.
“Semoga segala bentuk ikhtiar bersama ini bisa diprioritaskan pemerintah sehingga kebutuhan air pertanian dapat terpenuhi dan petani tetap bisa produktif,” pungkasnya.***
