Bandung, pewarta.id – Derasnya arus informasi digital dinilai membawa ancaman serius terhadap kedaulatan kognitif masyarakat, terutama generasi Z dan post-Gen Z yang jumlahnya mencapai lebih dari 69 persen penduduk Jawa Barat. Untuk itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar mendorong penguatan lembaga penyiaran sebagai penyeimbang sekaligus benteng literasi media.
Ketua KPID Jabar, Dr. Adiyana Slamet, menegaskan bahwa lembaga penyiaran masih memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia dan menjaga ketahanan informasi.
“Kalau tidak diimbangi, maka kedaulatan kognitif bisa rusak. Ini sangat berbahaya bagi generasi muda,” ujarnya dalam kegiatan literasi media bertema Penyiaran dalam Perspektif 5+1 di Kota Bandung, Selasa (6/10/2026).
Adiyana menyoroti ruang siber yang selain memberi kemudahan, juga sarat ancaman berupa disinformasi, hoaks, hingga konten manipulatif. Karena itu, KPID Jabar menggandeng Kwarda Pramuka Jabar, Diskominfo, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah untuk memperluas gerakan literasi media hingga ke 27 kabupaten/kota.
Sekretaris Diskominfo Jabar, Bayu Rakhmana, menambahkan bahwa tingkat konektivitas internet masyarakat Jabar sudah mencapai 87 persen.
“Di satu sisi kita bersyukur, tetapi di sisi lain ada tantangan besar. Penyebaran hoaks meningkat tajam, ini problem kita bersama,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, KPID Jabar memperkenalkan pendekatan 5+1 Broadcasting Perspective yang menempatkan penyiaran sebagai penguat ideologi, demokrasi, ekonomi kreatif, budaya, pertahanan, serta psikologi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan arah pembangunan Jawa Barat dalam RPJMD 2025–2029.
Pemprov Jabar mengapresiasi gerakan edukasi publik ini sebagai fondasi membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan berkarakter. KPID Jabar berharap kolaborasi lintas sektor dapat menciptakan ekosistem penyiaran yang sehat, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan publik.
