Bupati Ciamis Hadiri Rapat Tata Ruang di Depok, Bahas Solusi Pengelolaan Sempadan Sungai

DEPOK,pewarta.id— Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi terkait tata ruang yang digelar di Ruang Teratai, Balai Kota Depok, pada Selasa (11/3/2025). Rapat ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, serta jajaran dari Kementerian PUPR dan berbagai instansi terkait lainnya.

Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan solusi terbaik dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan di Jawa Barat, terutama terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan di sepanjang sempadan sungai yang selama ini menjadi polemik.

Solusi Pengelolaan Sempadan Sungai: Sertifikat HPL Akan Diterbitkan

Dalam rapat tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memaparkan rencana penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk lahan di sempadan sungai. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kejelasan status hukum atas lahan tersebut sekaligus memperbaiki tata kelola lingkungan.

“Kami akan menetapkan tanah di sempadan sungai sebagai tanah negara. Selanjutnya, lahan tersebut akan dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) guna memastikan pengelolaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan,” ujar Nusron Wahid.

Nusron menjelaskan, lahan sempadan sungai akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dikelola melalui HPL oleh BBWS.

Dengan adanya sertifikat tersebut, tanah yang sebelumnya bermasalah karena status kepemilikan akan menjadi aset negara yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan perlindungan lingkungan.

“Langkah ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah kepemilikan dan mencegah konflik hukum di masa mendatang,” tambah Nusron.

Gubernur Dedy Mulyadi Dorong Percepatan RDTR untuk Perbaikan Tata Ruang

Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, menekankan pentingnya perbaikan tata ruang untuk mendukung iklim investasi dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Menurut Dedy, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Masalah tata ruang sering kali menjadi kendala dalam pengembangan wilayah dan iklim investasi. Kami mendorong percepatan pengesahan RDTR di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat agar proses perizinan dan pengelolaan lahan bisa berjalan lebih lancar,” kata Dedy Mulyadi.

Dedy juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan pihak swasta dalam menata ruang di kawasan strategis, termasuk di daerah pegunungan dan sempadan sungai.

“Sinkronisasi antarinstansi menjadi kunci utama. Dengan perencanaan tata ruang yang terstruktur, kita bisa menciptakan dua hal penting: lingkungan yang sehat dan iklim investasi yang kondusif,” tegas Dedy.

Normalisasi Sungai dan Tata Ruang di Kawasan Gunung Jadi Fokus Utama

Salah satu poin strategis dalam rapat ini adalah rencana normalisasi sungai dan pengaturan tata ruang di kawasan pegunungan yang saat ini banyak dikuasai pengembang. Menurut Dedy Mulyadi, penyelesaian masalah ini akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian PUPR dalam pekan depan.

“Kami ingin memastikan bahwa normalisasi sungai dan penataan ruang di kawasan gunung berjalan lancar tanpa kendala sertifikat atau kepemilikan lahan. Kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci keberhasilan,” jelas Dedy.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis mampu menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan aman bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.