Ciamis, pewarta.id — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini disampaikan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dalam sidang paripurna DPRD Ciamis, Jumat (27/03/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mengelola program MBG secara maksimal agar memberikan dampak yang lebih luas, khususnya dalam memperkuat perekonomian masyarakat.
Menurutnya, implementasi program harus dirancang secara komprehensif, tidak sekadar menyalurkan makanan, tetapi juga memperhatikan proses pengadaan hingga rantai distribusi yang melibatkan potensi lokal.
“Program ini harus menjadi ruang bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM di Ciamis untuk berkembang,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Ciamis akan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan MBG, terutama dalam memastikan bahan baku berasal dari produksi daerah. Selain itu, sinergi antar sektor seperti pertanian, peternakan, dan UMKM juga akan diperkuat melalui pembinaan kapasitas serta kemitraan dengan penyedia program.
Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sidang yang juga membahas jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025, Herdiat turut menyoroti persoalan penghapusan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) oleh pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, penghapusan tersebut terjadi akibat ketidaksesuaian data, seperti penerima yang masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 serta ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal, bantuan PBI diperuntukkan bagi masyarakat pada desil 1 hingga 5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Ciamis akan melakukan pembaruan data secara terpadu dengan melibatkan pemerintah desa, kelurahan, Dinas Sosial, serta pendamping sosial. Proses ini akan memanfaatkan aplikasi SIKS-NG dari Kementerian Sosial.
Melalui langkah ini, pemerintah daerah berharap penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung efektivitas program kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis.***
