Ciamis, Pewarta.id – Ratusan hektare sawah di Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terancam alih fungsi akibat krisis air yang tak kunjung teratasi.
Kepala Desa Cisaga, Toha, mengatakan krisis ini sudah berlangsung hampir dua dekade.
Kondisi makin parah karena Bendungan Cihampalu mengalami sedimentasi berat.
“Dulu kami bisa panen dua sampai tiga kali. Sekarang, satu kali pun sulit,” ujar Toha kepada wartawan, usai pertemuan lintas desa di Aula Desa Cisaga, Jumat (13/6/2025).
Toha menyebut air dari bendungan tak lagi mengalir ke saluran irigasi Wangundirja sepanjang 9 kilometer.
Akibatnya, sawah di Desa Cisaga dan Mekarmukti kekurangan pasokan air.
“Banyak sawah jadi kebun, bahkan dibiarkan tumbuh ilalang,” kata dia.
Dari total 15 hektare sawah aktif di desanya, kini hanya tersisa sekitar 10 hektare.
Sisanya berubah fungsi karena tak bisa ditanami.
Sudah Diusulkan Sejak Jadi Kadus
Toha mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini sejak ia masih menjabat kepala dusun.
Tapi hingga kini, belum ada solusi konkret.
“Setiap Musrenbang selalu disampaikan, tapi hasilnya nol,” tegasnya.
Irigasi Wangundirja pernah mendapat anggaran perbaikan Rp 1,2 miliar pada 2023. Tahun ini, ada tambahan dana Rp 1,6 miliar.
Namun menurut Toha, perbaikan hanya percuma jika bendungan Cihampalu tidak ikut dinormalisasi.
“Kalau bendungan nggak dibenahi, air tetap nggak bisa ngalir. Harus dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Irigasi Rusak, Air Tak Sampai
Selain bendungan, saluran sekunder atau irigasi kecil yang disebut warga “irigasi cacing” juga rusak.
Saluran ini tertutup lumpur dan dipenuhi gulma.
Kepala Desa Karyamulya, Dudung, menyebut lubang saluran bendungan terlalu kecil.
Air dari bendungan tak bisa mengalir lancar ke Cisaga.
“Dulu tahun 1970-an, air masih bisa sampai Purwaharja, Banjar. Sekarang, Cisaga aja nggak nyampe,” ujarnya.
Masalah Kewenangan
Anggota DPRD Ciamis, Eson, menilai masalah utama terletak pada tumpang tindih kewenangan.
Saluran irigasi Wangundirja melintasi dua daerah, yaitu Ciamis dan Kota Banjar, sehingga jadi kewenangan provinsi.
“Ada irigasi desa, kabupaten, provinsi, pusat. Semua tumpang tindih, jadi bingung siapa yang harus bertindak,” kata Eson.
Eson juga menyoroti proyek perbaikan 2023 yang dinilainya asal-asalan.
Ia menyarankan pembangunan dilakukan secara swadaya.
“Petani yang kerja pasti lebih niat. Mereka yang paling butuh air,” tegasnya.
Pusat Siap Turun Tangan
Sementara itu, anggota DPR RI, Heri Darmawan, mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp 12 triliun untuk irigasi tahun 2025.
Menurut Heri, pembangunan kini bisa dilakukan langsung oleh kementerian, tak harus lewat daerah.
“Masalah pupuk udah banyak yang beres. Tapi air ini belum. Lahan nggak bisa optimal kalau air nggak ada,” ujarnya.***
