CIAMIS,PEWARTA.id- Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat, Irmansyah, menghadiri Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 yang diselenggarakan OJK Tasikmalaya di Gedung Islamic Center, Ciamis.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan masyarakat tentang pentingnya waspada terhadap layanan pinjaman online, terutama yang ilegal.
Acara yang berlangsung pada, Selasa (8/10) ini merupakan bagian dari kampanye OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat.
“Bulan Oktober adalah momen spesial bagi kami di OJK. Kami fokus untuk memperkuat inklusi keuangan di tengah masyarakat,” kata Irmansyah.
Kegiatan ini, menurutnya, juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih memahami produk dan layanan keuangan, serta risiko yang menyertainya.
Kemudahan Akses Pinjaman Online: Solusi atau Bahaya?
Irmansyah menjelaskan bahwa kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam akses layanan keuangan, salah satunya melalui platform digital pinjaman online. Namun, kemudahan akses ini tidak serta-merta tanpa risiko.
“Sekarang dengan digitalisasi, layanan keuangan bisa diakses kapan saja hanya melalui smartphone,” ungkapnya.
Meski begitu, ia mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman online.
Kemudian, Ia menyoroti bahwa meskipun pinjaman online menawarkan kemudahan tanpa memerlukan kehadiran fisik, banyak masyarakat yang terjebak dalam platform ilegal.
Pinjaman ilegal sering kali memiliki bunga yang sangat tinggi dan menjerat peminjam dalam utang yang sulit dilunasi.
“Kemudahan ini bisa disalahgunakan jika masyarakat tidak paham risikonya,” tegas Irmansyah.
Perbedaan Pinjaman Online Legal dan Ilegal
Lebih lanjut, Irmansyah menekankan bahwa salah satu cara untuk membedakan pinjaman online legal dan ilegal adalah dengan memeriksa apakah penyedia layanan tersebut terdaftar di OJK.
“Masyarakat bisa mengecek daftar pinjaman online legal di situs OJK,” katanya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa pinjaman yang legal harus menawarkan bunga yang wajar dan sesuai aturan.
Sebaliknya, pinjaman online ilegal kerap kali menawarkan kemudahan yang tampak menggiurkan namun berisiko tinggi.
Irmansyah mengungkapkan bahwa pinjaman ilegal biasanya dikelola oleh perusahaan yang berbasis di luar negeri, meskipun operasional hariannya dilakukan di Indonesia.
“Banyak kasus pinjaman ilegal di mana korporasinya berada di luar negeri, sehingga sulit untuk ditindak,” jelasnya.
Ancaman Judi Online dari Pinjaman Ilegal
Salah satu isu yang disoroti dalam wawancara dengan Irmansyah adalah hubungan antara pinjaman online ilegal dan judi online.
Menurutnya, banyak kasus di mana pinjaman ilegal digunakan oleh masyarakat untuk membiayai judi online.
“Mereka menggunakan uang pinjaman dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar lewat judi online,” kata Irmansyah.
Irmansyah menjelaskan bahwa judi online dirancang sedemikian rupa dengan algoritma yang membuat pemain awalnya menang, tetapi pada akhirnya terus kalah.
“Begitu mereka kalah, mereka pinjam lagi, dan biasanya pinjam dari pinjaman ilegal,” tuturnya.
Hal ini menciptakan siklus utang yang tidak berkesudahan, dan semakin memperburuk kondisi ekonomi individu tersebut.
Tindakan OJK dan Kominfo
Untuk menindak pinjaman online ilegal, OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menurunkan aplikasi-aplikasi ilegal yang bermunculan di platform digital.
“Setiap platform yang tidak terdaftar di OJK akan dilaporkan ke Kominfo untuk segera di-take down,” ujar Irmansyah.
Namun, ia mengakui bahwa tindakan ini tidak selalu mudah. “Pinjaman ilegal ini seperti jamur di musim hujan. Kami tutup satu, muncul yang lain,” ungkapnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya peran edukasi dalam melindungi masyarakat.
“Yang paling efektif adalah edukasi. Masyarakat perlu tahu cara membedakan pinjaman yang legal dan ilegal agar tidak mudah terjebak,” tegasnya.
OJK Ajak Masyarakat Bijak dalam Bertransaksi
Di penghujung wawancara, Irmansyah mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan, baik konvensional maupun digital.
“Inklusi keuangan bukan hanya tentang akses, tapi juga pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola keuangan,” katanya.
Ia berharap, melalui kampanye Bulan Inklusi Keuangan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi keuangan semakin meningkat.
Dengan terus berkembangnya teknologi dan layanan digital, OJK berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari ancaman keuangan digital ilegal.
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan aman di Indonesia.
