CIAMIS, PEWARTA.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ciamis Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis pada Selasa (1/10).
Mereka menuntut BPS untuk segera melakukan audit dan perbaikan terhadap data yang dinilai tidak sinkron dengan kebutuhan pemerintah, terutama terkait data kemiskinan dan kependudukan.
Korlap aksi, Ifan Safarudin Jauhari alias Ije, menyampaikan bahwa data yang dihasilkan BPS saat ini kurang akurat dan sering tidak sinkron dengan data dari instansi lainnya, seperti Kemendagri dan Kementerian Sosial.
“Kami melihat banyak data yang tidak sinkron, misalnya ada orang yang sudah meninggal tapi masih tercatat menerima bantuan. Ini jelas menunjukkan ada masalah dalam pengelolaan data,” ujar Ifan.
Mahasiswa juga menyoroti besarnya anggaran yang digunakan BPS untuk melakukan sensus dan survei, namun hasilnya dinilai kurang bermanfaat.
“Anggaran besar digunakan untuk mengumpulkan data, tetapi banyak di lapangan yang tidak tepat sasaran. Kami meminta agar ada audit menyeluruh terhadap penggunaan dana ini,” kata dia.
Menurutnya, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan mahasiswa dan masyarakat terhadap kualitas data yang digunakan pemerintah.
“Jikka data tidak akurat, program-program pemerintah yang berbasis data juga akan terganggu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Ciamis, Dadang Darmansyah, merespons aksi tersebut dengan menyatakan bahwa BPS hanya bertugas mengumpulkan data dan menyerahkannya kepada kementerian terkait, seperti Kemendagri untuk data kependudukan dan Kementerian Sosial untuk data kemiskinan.
“BPS sesuai tugasnya hanya menyediakan data, sementara penggunaannya berada di tangan instansi lain,” jelasnya.
Terkait keluhan mahasiswa tentang kesalahan data, Dadang menjelaskan bahwa BPS selalu melakukan validasi untuk meminimalisir kesalahan.
Namun, menurutnya, dalam statistik kesalahan atau margin of error adalah hal yang biasa.
“Kami selalu berusaha mengurangi kesalahan data, tapi jika ada error, itu hal yang wajar dalam statistik. Yang penting kami terus memperbaiki,” katanya.
Dadang juga menegaskan bahwa BPS siap menerima masukan dan bekerja sama dengan masyarakat untuk memperbaiki data.
“Kami terbuka untuk dialog dan audiensi agar masalah ini bisa diselesaikan bersama. Masyarakat juga bisa melaporkan jika ada data yang tidak sesuai ke dinas terkait,” ujarnya.
Dengan adanya aksi ini, BPS berharap ke depannya akan tercipta komunikasi yang lebih baik antara BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.
