TASIKMALAYA, pewarta.id – Kinerja industri jasa keuangan (IJK) di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya tercatat tetap stabil hingga posisi Juni 2025, meski dihadapkan pada dinamika ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala OJK Tasikmalaya, Melati Usman, dalam rilis resmi pada Senin, 11 Agustus 2025.
“Secara umum, kondisi sektor jasa keuangan di wilayah Priangan Timur masih terjaga, baik dari sisi perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non-bank. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat dan investor tetap tinggi,” kata Melati Usman.
Dari sektor perbankan, meskipun terjadi kontraksi aset sebesar 0,38% (yoy), Dana Pihak Ketiga (DPK) justru tumbuh positif sebesar 3,29% (yoy). Kredit konsumsi tumbuh 3,24% (yoy), sementara kredit modal kerja dan investasi masing-masing mengalami kontraksi 10,05% dan 8,10%.
Sektor pasar modal menunjukkan tren yang menggembirakan dengan lonjakan jumlah investor. Peningkatan terbesar berasal dari investor Surat Berharga Negara (SBN) yang tumbuh 23,68% menjadi 12.997 investor, disusul investor saham dan reksa dana. Nilai transaksi saham di wilayah KOTM naik drastis sebesar 101,89% (yoy) menjadi Rp898 miliar.
Untuk sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan dan LKM tercatat menurun, namun pembiayaan oleh perusahaan modal ventura justru meningkat 16,99% (yoy). “Kami terus dorong pelaku IKNB agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” ujar Melati.
Tak hanya fokus pada pengawasan lembaga, OJK Tasikmalaya juga mengedepankan penguatan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan dan edukasi perlindungan konsumen. Jumlah pengaduan konsumen meningkat dari 278 pada triwulan I menjadi 619 pada triwulan II, mayoritas berasal dari sektor perbankan dan fintech.
Melati menyebutkan bahwa 84% pengaduan masih disampaikan langsung ke kantor OJK. Permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga cukup tinggi, dengan total 7.974 permintaan hingga Juni 2025. OJK bersama Satgas PASTI pun telah melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti aktivitas keuangan ilegal yang marak terjadi.
Guna memperkuat inklusi keuangan, OJK Tasikmalaya terus berkolaborasi dengan TPAKD di tujuh kota/kabupaten di Priangan Timur melalui program-program seperti Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Kredit Melawan Rentenir (KPMR), dan Sekolah Pasar Modal (SPM). Salah satu capaian program KPMR pada tahun ini melibatkan 505 debitur dengan total plafon Rp3,24 miliar.
Sepanjang semester I 2025, OJK Tasikmalaya telah menggelar 39 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 5.700 peserta dari kalangan ibu rumah tangga, pelajar, santri, disabilitas hingga UMKM. Program Bulan Literasi Keuangan (BLK) dan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) juga akan terus digelar hingga akhir 2025 untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang produk keuangan.
“Kami berharap tidak hanya OJK, tetapi juga seluruh lembaga jasa keuangan turut berperan aktif dalam kegiatan literasi dan edukasi keuangan. Masyarakat harus mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat dan terhindar dari potensi kerugian,” tutup Melati Usman.(*)
