GARUT, pewarta.id – Pemerintah Kabupaten Garut tengah mendorong skema baru dalam pengelolaan lahan perkebunan. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat langsung dalam pengelolaan sebagian lahan milik PT Condong, perusahaan perkebunan yang telah lama berdiri sejak era kolonial.
Bupati Syakur mengungkapkan harapannya agar PT Condong bersedia menyerahkan minimal 20% dari lahan Hak Guna Usaha (HGU)-nya untuk dikelola oleh masyarakat sekitar.
“Sudah waktunya masyarakat tidak hanya jadi buruh atau penggarap, tapi bisa memiliki dan mengelola lahannya sendiri,” tegas Bupati di Sekretariat Daerah Garut, Kamis (31/7/2025).
Bupati mengungkapkan, saat ini perusahaan tersebut tengah mengurus proses perpanjangan HGU. Dalam momentum tersebut, Pemkab Garut tengah menjajaki kesepakatan redistribusi lahan seluas 1.500 hektare kepada warga.
Lahan yang dibagikan akan difokuskan untuk ditanami kelapa sawit, komoditas yang dinilai memiliki potensi ekonomi besar. Namun, karena sawit membutuhkan waktu sekitar tiga tahun hingga panen, masyarakat didorong untuk memanfaatkan sistem tumpangsari di masa awal, seperti menanam jagung dan komoditas lain demi menunjang kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kita fasilitasi juga pinjaman lunak supaya mereka bisa mulai tanam. Nanti setelah tiga tahun, sawitnya mulai produktif dan bisa jadi sumber penghasilan tetap,” jelas Syakur.
Ia pun menyebut, satu hektare kebun sawit bisa menghasilkan hingga dua ton tandan buah segar. Dengan harga rata-rata Rp2.500 per kilogram, potensi penghasilan bulanan bisa mencapai Rp4 juta per kepala keluarga.
Tak hanya soal kepemilikan lahan, pemerintah juga menjamin keberlangsungan usaha masyarakat melalui jaminan pembelian hasil panen oleh pihak perusahaan.
“Seringnya petani sudah nanam capek-capek, bingung jualnya. Sekarang enggak. PT Condong siap menyerap hasil panen masyarakat,” ungkap Bupati.
Skema kolaboratif ini disebut sebagai bentuk kemitraan baru yang saling menguntungkan. Di satu sisi, masyarakat mendapat akses ekonomi dan lahan produktif, di sisi lain, perusahaan tetap mendapat suplai bahan baku yang stabil.
Bupati Syakur menegaskan bahwa Pemkab Garut akan terus mengawal inisiatif ini agar berdampak nyata dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan pemerataan akses terhadap sumber daya agraria.
